KLHK Pastikan HGU PT BUK di Puncak Siosar di Luar Kawasan Hutan

Manajemen PT BUK memastikan areal hak guna usaha (HGU) mereka tidak berada dalam kawasan hutan sebagaimana yang kerap dituduhkan pihak-pihak tertentu.

Editor: Wahyu Septiana
DOK. The Baker Hughes Foundation
Ilustrasi - Manajemen PT BUK memastikan areal hak guna usaha (HGU) mereka tidak berada dalam kawasan hutan sebagaimana yang kerap dituduhkan pihak-pihak tertentu. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Manajemen PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK) memastikan areal hak guna usaha (HGU) mereka tidak berada dalam kawasan hutan sebagaimana yang kerap dituduhkan pihak-pihak tertentu.

Bukti kepastian areal HGU BUK berada di luar kawasan hutan alias areal penggunaan lain (APL) tertuang dalam surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggal 16 November 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sukamaju, Tigapanah, Karo, Sumatera Utara (Sumut).

Karena itu, kata Rita Wahyuni kuasa hukum BUK, surat itu dengan jelas membantah sikap dan keterangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XV Kabanjahe, Karo yang menyebutkan areal HGU perusahaan (BUK) Nomor 1 masuk dalam kawasan hutan.

Berdasarkan pengecekan ulang 12 titik koordinat juga memastikan kesesuaian HGU Nomor 01 Tahun 1997 milik PT BUK dan tidak berada di kawasan hutan Puncak 2000, Karo, Sumut.

“Kami menilai, KPH XV telah memberikan informasi (dalam rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo pada 25 Mei lalu) menyesatkan kepada berbagai pihak, terkait HGU PT BUK di Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo,” ujar Rita Wahyuni dalam keterangan persnya, Rabu (16/6/2022).

Keterangan Rita Wahyuni itu merupakan buntut dari sengketa lahan antara masyarakat dan PT Bibit Unggul Karobiotek di kawasan Puncak 2000, Kabupaten Karo.

Setelah sempat terjadi bentrokan pada pertengahan Mei 2022, berbagai pemangku kepentingan termasuk Kantor Staf Presiden berupaya untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang sudah berkepanjangan itu.

Keterangan KPH XV Kabanjahe soal areal HGU itu, kata Rita, kerap berubah-ubah. Dalam satu kesempatan KPH XV menyatakan areal HGU PT BUK masuk dalam kawasan hutan, tapi dalam kesempatan lain mengaku tidak mengetahui koordinat HGU BUK.

Baca juga: HMKI Gelar Pertemuan dengan Bupati Karo di Jakarta, Sepakati Kerjasama di 3 Aspek

“Secara logika, dari mana KPH XV tahu bahwa HGU PT BUK di kawasan hutan, sedangkan mereka tidak mengetahui koordinatnya,” kata Rita heran.

Oleh sebab itu, kata Rita, keterangan KPH XV Kabanjahe berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait proses penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo atas aksi perusakan pagar seng milik PT BUK di Desa Kacinambun.

PT BUK melaporkan perusakan pagar seng ini pada 18 Mei lalu yang dilakukan kelompok Simon Ginting dan kawan-kawan (dkk).

Rita menambahkan, KPH XV sama sekali tidak berwenang mengurusi hal-hal terkait HGU. Pasalnya, HGU merupakan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Berdasarkan keterangan BPN, HGU Nomor 1 milik PT BUK di Desa Kacinambun seluas 89,5 hektare tidak berada ataupun beririsan dengan kawasan hutan. Pertanyaan yang muncul, mengapa KPH XV terlalu jauh masuk ke dalam yang bukan domainnya,” ujar Rita.

Karena sikap KPH XV itu, kata Rita, maka memunculkan dugaan adanya persekongkolan oknum tertentu dengan pihak lain yang ingin berbuat kerusuhan di  Puncak 2000, Desa Kacinambun.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved