HUT ke 495 Kota Jakarta
Pengamat Azas Tigor: Kebijakan Pendidikan di Era Anies Baswedan Tak Berpihak ke Masyarakat Miskin
Azas Tigor menyoroti sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin di Jakarta. Menurutnya, kebijakan saat ini tak berpihak ke masyarakat miskin.
Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma
TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menyoroti akses pendidikan yang masih belum merata pada HUT ke-495 DKI Jakarta hari ini.
Kepada TribunJakarta, Azas mengatakan pembangunan dari sektor pendidikan di bawah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan belum merata, khusnya bagi anak-anak dengan ekonomi menengah kebawah.
"Pengalaman beberapa kasus yang saya tangani justru banyak anak anak miskin itu tidak bisa masuk sekolah negeri. Mereka malah masuk sekolah swasta yang mutunya jelek sekali atau kurang bagus," ujar Azas, Rabu (22/6/2022).
Bagi Azas, hal tersebut menunjukan bahwa kebijakan pendidikan di era Gubernur Anies Baswedan tidak berpihak pada anak-anak miskin.
"Nah ini menunjukan bahwa kebijakan pendidikan yang pada masa Anies Baswedan ini tidak berpihak pada anak-anak miskin," tuturnya.
Baca juga: IPM DKI Lebih Tinggi Dibanding Nasional, Ketua Forum Warga Jakarta Soroti Indikatornya
"Karena kebijakannya justru mempersulit anak miskin bisa mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah negeri," sambung Azas.
Azas mengatakan, seharusnya ada kebijakan yang mengatur agar anak-anak miskin bisa mendapat pendidikan yang sama di sekolah negeri.
"Harusnya kebijakan pendidikan yang dibuat adalah bagaimana anak-anak miskin ini bisa mudah mengakses pendidikan bagus di sekolah negeri," pungkasnya.
Sebelumnya, Azas Tigor Nainggolan turut menyoroti ramainya pemberitaan terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta,
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM DKI Jakarta pada tahun 2021 lalu melampaui capaian nasional.
Tercatat pada 2022 IPM DKI Jakarta mencapai 81,12 persen.
Baca juga: Azas Tigor Nainggolan Kritik Anies Baswedan Soal Kerumunan di Pasar Tanah Abang
Angka tersebut tumbuh 0,42 persen dari tahun sebelumnya.
Sementara IPM nasional sendiri, angkanya sebesar 72,29 persen pada tahun 2021 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Azas Tigor Nainggolan, mempertanyakan indikator yang digunakan untuk menyatakan bahwa IPM DKI Jakarta lebih tinggi dibanding nasional.
"Iya kalau dari sisi pembangunannya mungkin memang bisa tinggi, kenapa saya katakan demikian, karena APBD DKI juga yang paling tinggi di tingkat nasional," kata Azas saat dijumpai TribunJakarta, Rabu (22/6/2022).
Baca juga: Anies Boleh Saja Banggakan Infrastruktur, Data BPS Tunjukkan Angka Kemiskinan di Jakarta Terus Naik
"Tinggal persoalannya adalah seberapa besar pemerataan APBD itu sendiri, nah pemerataannya itu perlu juga dipertanyakan," sambungnya lagi.
Selain itu, Azas juga mempertanyakan soal penyerapan anggaran dari APBD DKI Jakarta.
"Kemudian adalah penyerapannya, berapa persen dia. Kalau penyerapannya kan rata-rata masih dibawah 60 persen. Juga pemerataannya seberapa baik, apakah bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat atau tidak," tuturnya.
"Jadi menurut saya IPMnya mungkin tinggi, tapi saya gak tahu dia pakai indikator apa, mungkin pakai dari sisi pembangunannya. Tapi pemerataannya bagaimana, itu yang perlu dilihat lagi," pungkasnya. (*)
