Anies Baswedan Ungkap Dampak Ekonomi Gelaran Formula E Capai Rp 2,6 Triliun

"Artinya, besaran Rp 597 miliar itu muncul sejak awal pelaksanaan, persiapan, sampai pelaksanaan,” kata Rizal dilansir dari Kompas.id, Jumat (24/6/2022).

Penyelenggaraan Jakarta E-Prix juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Produk domestik regional bruto (PDRB) dihitung meningkat 0,105 persen atau senilai Rp 2,041 triliun (angka konstan).

Jadi, dampak total penyelenggaraan Jakarta E-Prix terhadap pertumbuhan ekonomi riil DKI Jakarta adalah Rp 2,638 triliun. Angka itu berkontribusi 0,08 persen pada pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.

Adapun data Bank Indonesia DKI Jakarta menyebutkan, perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I-2022 tumbuh 4,63 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (3,64 persen (yoy)).

Rizal melanjutkan, dengan kontribusi 0,08 persen, dilihat dari indikator ekonomi total atau makro pembentuk PDRB, konsumsi rumah tangga naik 0,485 persen, investasi naik 0,32 persen, inflasi meningkat 0,034 persen, penyerapan tenaga kerja naik 0,091 persen, dan upah riil turut meningkat 0,121 persen.

Sementara apabila dilihat dampak kinerja ekonomi secara sektoral dengan penyelenggaraan Jakarta E-Prix, kata Rizal, secara umum kinerja meningkat.

Peningkatan paling tinggi terjadi pada sektor pariwisata dan jasa lain sebesar 0,4 persen, sektor komunikasi 0,313 persen, dan jasa bisnis 0,304 persen.

”Ini dari efek ganda atau multiplier effect tadi. Jadi, sebenarnya kalau dalam konteks makro, produk domestik bruto yang di-create dari kegiatan itu besarannya naik 0,08 persen, ya,” ujarnya.

Rizal menambahkan, perputaran yang terjadi pada saat hari balapan dihitung dari UMKM dan pengeluaran pengunjung tanpa memasukkan pendapatan perusahaan dari sponsor ataupun tiket.

Ia merinci perputaran uang UMKM Rp 4,54 miliar, sementara pengeluaran pengunjung dan tiket Rp 30,2 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Heri Firdaus, peneliti Indef, juga menjelaskan, pada penyelenggaraan Jakarta E-Prix di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan sejumlah anggaran dari ABPD untuk penyelenggaraan melalui BUMD, penyelenggaraan boleh untuk tidak untung.

”Karena mereka sebagai agen pembangunan. Jadi, ada penugasan untuk menyelenggarakan program yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Ekonomi masyarakat yang bergerak disebutkan Ahmad seperti pengeluaran untuk menginap di hotel, kegiatan di sektor jasa makanan dan minuman, juga transportasi.

”APBD itu anggaran yang berfungsi untuk menstimulus ekonomi masyarakat. Jadi, APBD itu bukan untuk melihat berapa keuntungan, berapa pengeluaran, namun lebih kepada fungsi untuk menggerakkan ekonomi. Sama dengan APBN fungsinya,” pungkasnya.