Waketum Garuda Singgung Sikap Sesat Penggugat Presidential Treshold ke MK

Waketum Garuda Teddy Gusnaidi menilai penggugat yang menolak putusan MK soal PT memiliki sikap sesat.

Istimewa
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi.Waketum Garuda Teddy Gusnaidi menilai penggugat yang menolak putusan MK soal PT memiliki sikap sesat. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyinggung pihak-pihak penggugat yang tidak terima dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Teddy menilai pihak penggugat yang tidak terima gugatannya terkait presidential threshold ditolak memiliki sikap yang sesat.

Diketahui, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ibarat mereka menyalahkan burung terbang, dengan alasan burung seharusnya berenang. Mereka jelas tersesat, selain mereka bukan burung, mereka juga merasa lebih burung daripada burung dengan menafsirkan dan memaksa burung itu harus berenang, bukan terbang," kata Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (14/7/2022).

Ia mengingatkan MK merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan dan menyatakan presidential threshold (PT) bertentangan dengan UUD 45 atau tidak.

Baca juga: Partai Garuda Singgung Maling Teriak Maling Soal Presidential Threshold

"Siapa yang punya kewenangan secara hukum untuk menentukan, menilai dan menyatakan Presidential Threshold itu bertentangan dengan UUD 45 atau tidak? Apakah MK, Partai Politik, tokoh politik atau masyarakat? Ternyata MK. MK itu penentu dan penafsir tunggal UU atas UUD 45, tidak ada yang lain," ungkap Teddy.

Kondisi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Kondisi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Sehingga, juru bicara Partai Garuda itu mempertanyakan pihak yang menilai putusan MK menolak penghapusan presidential T

threshold bertentangan dengan UUD 45.

"Ya kita tidak bisa melarang orang untuk berhalusinasi, yang pasti mereka orang-orang yang tersesat," imbuh Teddy.

Baca juga: Waketum Garuda Ingatkan Covid-19 Tak Kenal Pemilu 2024: Ini Penyakit Serius

Uniknya, kata Teddy mereka memohon serta memaksa MK untuk mengikuti keinginan mereka. 

Menurutnya hal tersebut bukanlah sikap yang baik.

"Ini menyesatkan, karena memaksakan hukum untuk mengikuti nafsu mereka, mereka mendikte hukum dengan persekusi MK," kata Teddy.

Teddy pun kembali mengingatkan Indonesia adalah negara hukum.

"Kalau memaksakan keinginan dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan, itu namanya premanisme," ujarnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved