Partai Garuda Singgung Maling Teriak Maling Soal Presidential Threshold

Wakil Ketua Umum Garuda Teddy Gusnaidi berkomentar mengenai presidential threshold (PT) telah diputuskan MK. Ia menyinggung pihak yang tolak PT.

Istimewa
Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi. Ia berkomentar mengenai presidential threshold (PT) telah diputuskan MK. Ia menyinggung pihak yang tolak PT. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi berkomentar mengenai presidential threshold (PT) telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dulu, atas nama rakyat, mereka membuat, menyetujui dan mendukungpresidential threshold . Sekarang, atas nama rakyat, mereka mendadak anti presidential threshold " kata Teddy dalam keterangan tertulis, Selasa (12/7/2022).

"Jadi sebenarnya keinginan rakyat itu yang mana? Atau ini keinginan pribadi dengan mengatasnamakan rakyat? " tambahnya.

Teddy mengingatkan presidential threshold bukan barang haram.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Masuk Gelanggang Pilpres 2024: Didukung Kopisusi Lalu Protes Presidential Threshold

Sebab, kata Teddy, PT bukan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden Joko Widodo. Tapi dibuat oleh kelompok yang sekarang ini mendadak menjadi pahlawan kesiangan.

"Mendadak menolak presidential threshold , menyalahkan MK, Jokowi dan Oligarki. Ini drama busuk yang sedang dipertontonkan," imbuhnya.

Kondisi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Kondisi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Teddy menuturkan trend menuduh keinginan kaum oligarki saat MK menolak penghapusan presidential threshold .

"Kalau begitu, karena mereka dulu yang menginginkan Presidential Threshold, karena mereka yang membuat dan menyetujui, artinya merekalah kaum oligarki. Jadi ibarat maling teriak maling," tuturnya.

Baca juga: Jadi Peserta Pemilu 2024, PBB Yakin Gugatan Presidential Threshold ke MK Tak Bakal Ditolak

Selain itu, Teddy mengatakan ada pihak yang mendadak seolah-olah pro rakyat dan menyalahkan MK karena gugatan mereka ditolak.

"Mereka yang lemah argumentasi dan tidak cerdas, lalu MK yang disalahkan. Ibarat orang yang tidak pandai menari, lalu lantai yang disalahkan. Inilah yang terjadi saat ini," jelasnya.

Ia pun mempersilahkan rakyat menilai sikap yang menyalahkan putusan MK soal presidential treshold.

"Jika mereka bisa khianati diri mereka sendiri, tentu untuk mengkhianati rakyat sangat mudah," tuturnya.

Sebelumnya dikutip Tribunnews.com, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti merespons soal gugatannya terhadap presidential threshold (PT) yang dinilai Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa DPD RI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved