Rumah Sehat Ala Anies basweda
PDIP Habis Semprot Anies Baswedan, Sebut Rumah Sehat Ngawur dan Timbulkan Kerancuan Nasional
PDIP bahkan menyebut Anies ngawur dan memintanya berhenti membuat kebijakan yang tidak jelas.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur DKI jakarta, Anies Baswedan dikritik habis para Politikus PDIP lantaran kebijakan terbarunya.
PDIP bahkan menyebut Anies ngawur dan memintanya berhenti membuat kebijakan yang tidak jelas.
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga disebut telah membuat kerancuan nasional.
Kebijakan yang memancing polemik itu adalah pergantian nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta.
Anies mengubah nama dan logo 31 RSUD di Jakarta.
Kerancuan Nasional
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menyebut penjenamaan RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta bakal menimbulkan kerancuan.
Gilbert menyontohkan, dengan munculnya nomenklatur rumah sehat, penerjemahan kata Bahasa Inggris hospital jadi memiliki dua makna.
"Penamaan Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat akan menimbulkan kerancuan. Mengartikan bahasa Inggris hospital akan menjadi dua arti, Rumah Sehat untuk RSUD DKI dan Rumah Sakit buat RS di luar RSUD, dan keduanya mempunyai arti yang berbeda," ujarnya dalam keternagan tertulis, Rabu (3/8/2022).
Baca juga: Menkes Tak Keberatan Anies Baswedan Ubah RSUD Jadi Rumah Sehat: Legalnya Tetap Rumah Sakit
Bukan hanya di Jakarta, Gilbert menyebut kebijakan Anies akan membuat kerancuan nasional karena istilah RSUD dipakai di seluruh Indonesia.
"Ini akan membingungkan mereka yang sekolah. Ini sama seperti arti rumah singgah yang beda dari rumah tinggal. Secara nasional juga RS masih singkatan Rumah Sakit, bukan Rumah Sehat," lanjutnya.
Politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk tak sembatangan mengganti nama. Apalagi tanpa melakukan kordinasi dengan ahli tata bahasa dan meminta pendapat Kemenkes RI.
Ia pun menyinggung penjenamaan RSUD ini tak seperti pergantian nama jalan yang merupakan wewenang DKI Jakarta.
"Apalagi perubahan nama RS dilakukan 2 bulan menjelang berakhir jabatan. Secara mendasar, tidak ada yang dilakukan Gubernur Anies selama menjabat, untuk RS di DKI."
"Selama pandemi Covid-19 sedang di puncak, malah pemerintah Pusat yang menopang pengobatan seluruh pasien, bukan dari APBD. Kesan yang timbul adalah kebijakan yang tidak bijak, sekedar pengalihan isu misalnya dari kasus pagar JIS yang disebut mahakarya tetapi nyatanya tidak," paparnya.
