Diungkap Anak Buah Megawati, Pemprov DKI hingga Kini Belum Bisa Temukan Praktek Jual Beli Jabatan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum bisa menemukan oknum yang diduga terlibat praktek jual beli jabatan di jajaran Pemprov DKI.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum bisa menemukan oknum yang diduga terlibat praktek jual beli jabatan di jajaran Pemprov DKI. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRUBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum bisa menemukan oknum yang diduga terlibat praktek jual beli jabatan di jajaran Pemprov DKI.

Sebagai informasi, isu soal jual beli jabatan di tubuh Pemprov DKI ini pertama kali diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Penelusuran pun langsung dilakukan pihak Inspektorat untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut.

"Kami sudah minta dari jajaran Inspektorat untuk mencari, tapi sampai hari ini belum ada," ucapnya di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (27/8/2022).

"Jadi apa uang disampaikan teman-teman (PDIP) sampai saat ini belum ada, belum ditemukan (praktek jual beli jabatan)," sambungnya.

Baca juga: Serapan Anggaran Baru 25 Persen, Anak Buah Anies Kena Semprot DPRD: Warga Butuh Sentuhan Pemprov! 

Selain itu, Pemprov DKI hingga saat ini juga belum menerima laporan soal adanya praktek jual beli jabatan ini.

"Sejauh ini kami belum pernah ada menerima laporan dari siapa pun kepada kami umpamanya ada orang yang merasa di dimintai uang," tuturnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berkomentar soal kebakaran di Tambora, Kamis (18/8/2022) saat ditemui di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berkomentar soal kebakaran di Tambora, Kamis (18/8/2022) saat ditemui di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara. (Gerald Leonardo Agustino/TribunJakarta.com)

Orang nomor dua di DKI ini pun menyebut, proses rekrutmen hingga promosi jabatan di jajaran Pemprov DKI harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Mulai dari tahap usulan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) hingga uji kepatutan dan kelayakan.

"Baru setelah itu keluar surat keputusannya (SK). Jadi harus memenuhi kompetensi yang ada dan syarat yang memang tidak mudah," ujarnya.

Walau demikian, Ariza mengaku mengapresiasi masukan dari PDIP terkait isu jual beli jabatan ini.

Politikus senior Gerindra ini bilang, hal ini bakal jadi catatan pihaknya untuk meningkatkan pengawasan dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan di jajaran Pemprov DKI.

Baca juga: BPBD DKI Berikan Layanan Dukungan Psikososial Korban Kebakaran di Simprug Jakarta Selatan

"Mudah-mudahan semua proses rekrutmen penunjukan di Pemprov DKI sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved