Kenaikan Harga BBM
Demokrat DKI Mau Bikin Mimbar Bebas Beri Kesempatan Rakyat Tolak BBM
Walau demikian, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut, pihaknya tak melarang masyarakat berunjuk rasa atas kenaikan harga BBM ini.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Acos Abdul Qodir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - DPD Partai Demokrat DKI Jakarta berencana membuat mimbar bebas untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyuarakan penolakannya terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Mujiono mengatakan, mimbar bebas dibuat sebagai alternatif bagi masyarakat menyuarakan kegelisahan mereka.
Hal ini juga dilakukan guna meminimalisir kericuhan yang bisa terjadi saat masyarakat menggelar aksi demo.
"Kalau di kami, saya lebih berkonsentrasi pada mimbar bebas, karena lebih terkontrol," ucapnya, Jumat (9/9/2022).
"Karena kalau demo kan orang banyak, satu orang nimpuk, jadi boleh nimpuk. Jadi, bukan kami enggak mau turun," sambungnya.
Baca juga: BLT Subsidi BBM untuk 4 Bulan, PKS Anggap Hadiah Hiburan dari Pemerintah
Walau demikian, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut, pihaknya tak melarang masyarakat berunjuk rasa atas kenaikan harga BBM ini.
Hanya saja, aksi-aksi yang bisa memicu kericuhan harus diminimalisir.
"Yang pasti kami tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasinya ya," tuturnya.
Demokrat DKI Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi
Keputusan Presiden Joko Widodo menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (4/9/2022) kemarin disorot Demokrat DKI Jakarta.
Ketua DPD Demokrat DKI Mujiono pun menyoroti sikap pemerintah yang justru tak melakukan upaya penghematan sebelum menyuruh masyarakat berhemat.
"Saya tidak melihat adanya upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM ini," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/9/2022).
"Padahal kenaikan harga BBM ini berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok,” ujarnya.
Politikus senior Demokrat ini pun mencontohkan, anggaran besar yang tetap digelontorkan Presiden Jokowi untuk pembangunan proyek-proyek pencitraan.
Baca juga: Pemerintah Naikan Harga BBM, DTKJ Usulkan Tarif Angkutan Umum di Jakarta Naik Rp1.000
