Kenaikan Harga BBM
Demokrat DKI Mau Bikin Mimbar Bebas Beri Kesempatan Rakyat Tolak BBM
Walau demikian, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut, pihaknya tak melarang masyarakat berunjuk rasa atas kenaikan harga BBM ini.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Acos Abdul Qodir
lihat foto
Menurutnya, tak ada upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengencangkan ikat pinggang demi menekan biaya operasional.
"Kondisi masyarakat saat ini belum siap menghadapi kenaikan harga BBM, apalagi setelah inflasi bahan pangan (volatile food) secara tahunan hampir menyentuh 11 persen YoY pada Juli 2022," ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga menggarisbawahi bahwa harga minyak dunia saat ini yang berada di angka 89 USD per barrel.
Ia menyebut, harga ini masih dibawah asumsi makro yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, yaitu sebesar 100 USD per barrel.
“Seharusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022, seperti janji pak Jokowi sendiri pada pertengahan tahun ini," kata Mujiono.
“Selain itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu uangnya sekarang kemana?,” tanya Mujiono menggugat.
Anak buah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini juga mempertanyakan soal kebocoran penyaluran BBM bersubsidi.
Menurutnya, pemerintah pusat hingga saat ini belum melakukan langkah-langkah konkret dalam mengatasi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi yang justru lari ke industri-industri besar.
"Jika kebocoran ini bisa ditekan, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi,” tuturnya.
Ia pun khawatir, kenaikan BBM ini menimbulkan efek berantai berupa kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok.
Baca juga: Harga BBM Naik, Harga Tiket Bus AKAP Bekasi Tujuan Jawa Tengah dan Timur Ikut Naik Segini
Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan harga pangan telah melewati angka 10 persen.
"Inflasi diprediksi dapat menyentuh 7 persen sampai 8 persen jika BBM mencapai Rp 10.000," ucapnya.
Dengan inflasi sebesar itu, Mujiono khawatir daya beli masyarakat semakin menurun sehingga angka kemiskinan di Indonesia melonjak signifikan.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax per 3 September kemarin mulai pukul 14.30 WIB.
Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
Disusul, harga Solar subsidi dikerek menjadi Rp 6.800 per liter dari Rp 5.150 per liter.
Sementara itu, harga Pertamax non subsidi juga naik, dari Rp 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter.
