Plt Wali Kota Bekasi Sambut Baik Instruksi Presiden Jokowi soal Mobil Listrik jadi Kendaraan Dinas

Terkait infrastruktur penggunaan kendaraan listrik, dia optimistis ke depannya pemerintah akan memberikan fasilitas memadai.

Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas
Presiden Jokowi menjajal mobil istrik saat kunjungan pameran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Kabupaten Tangerang, Rabu (17/11/2021). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyambut baik instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah. 

Tri mengatakan, instruksi Presiden Jokowi ini cukup progresif mengingat kondisi lingkungan yang mulai terdampak akibat polusi udara kendaraan.

"Saya kira itu upaya yang harus kita lakukan supaya ramah lingkungan, saya kira cukup progresif pra rencana oleh Bapak Presiden," kata Tri. 

Terkait infrastruktur penggunaan kendaraan listrik, dia optimistis ke depannya pemerintah akan memberikan fasilitas memadai. 

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan infrastruktur mobil listrik akan meningkatkan dengan tingginya permintaan pengguna. 

"Awal kita menghadapi hambatan, tapi pada akhirnya kita secara ekonomi nanti dapat memungkinkan dan ini menjadi satu produk unggulan untuk dalam negeri," jelas Tri yang juga Ketua DPC PDIP Kota Bekasi itu.

Baca juga: Tawa Anies Baswedan Soal Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas: Naik Kijang Saja

Baca juga: Bank Digital Terbesar di Dunia Dibangun di Tangerang, Ketua MPR Sebut Kripto Tumbuhkan Ekonomi RI

Diberitakan Tribunnews.com, Presiden Jokowi hari ini menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat dan daerah. 

Inpres ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Kepresidenan; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; Para Gubernur; dan Para Bupati/Wali Kota. 

Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto usai menjumpai massa aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan Mega Bekasi Hypermall, Selasa (6/9/2022).
Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto usai menjumpai massa aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan Mega Bekasi Hypermall, Selasa (6/9/2022). (Yusuf Bachtiar/TribunJakarta.com)

Dalam Inpres tertanggal 13 September 2022 tersebut, Presiden meminta jajarannya melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. 

Selanjutnya, mobil listrik tersebut akan menggantikan kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi yang selama ini digunakan. 

Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tersebut. 

Selain itu, menyusun dan menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan listrik. 

Lalu meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui pengadaan kendaraan listrik berbasis baterai dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. 

Baca juga: Buat Macet, Warga Pertanyakan Keaslian Rambu Parkir di Jalan Jenderal Basuki Rachmat

Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tersebut dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi poin kelima Inpres tersebut dikutip Rabu, (14/9/2022).

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved