Dear Pak Anies, Warga Keluhkan Juru Parkir Liar di Pasar Perumnas Klender: Bayar Sampai Dua Kali

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, DUREN SAWIT - Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbangga meresmikan empat pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya di Jakarta.

Namun, Anies "melupakan" sejumlah masalah klasik pengelolaan pasar, seperti kebersihan, munculnya PKL liar di trotoar, kemacetan hingga tempat parkir dan juru parkir liar.

Seperti Pasar Perumnas Klender yang berada di Jalan Teratai Putih Raya 19, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Ternyata pasar yang berada di bawah naungan Perumda Pasar Jaya itu hingga kini belum bebas dari keberadaan juru parkir liar yang membuat pengunjung harus dua kali membayar jasa parkir.

Keluhan ini telah dilaporkan warga ke aplikas pusat informasi dan layanan masyarakat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, JAKI (Jakarta Kita).

Warga tersebut melapor lantaran harus membayar parkir sampai dua kali yakni ke petugas resmi dan juru parkir liar di area parkir resmi Pasar Perumnas Klender.

Baca juga: Dicurigai Rambu Palsu Buat Macet, Ternyata Parkir di Jalan Jenderal Basuki Rachmat Dikelola Dishub

Berdasar aduan pada aplikasi JAKI nomor JK2209160047 pada Kamis (22/9/2022) siang, warga tersebut melaporkan, biaya parkir yang dikenakan petugas parkir resmi dan juru parkir liar adalah sama.

"Mau complain karena bayar parkir dua kali. Ada yang minta di diparkiran dan pintu keluar, dan tarif di parkiran motor (joki) sama dengan tarif pada pintu keluar," kata pelapor JAKI, Kamis (22/9/2022).

Padahal, beda dengan uang parkir resmi yang masuk sebagai pendapatan Pemprov DKI Jakarta, uang diberikan pengunjung pasar kepada juru parkir liar masuk ke kantong pribadi.

Keberadaan juru parkir liar di Pasar Perumnas Klender sudah pernah dikeluhkan warga, tapi hingga kini pasar milik Pemprov DKI Jakarta itu belum bebas dari juru parkir liar.

"Dengan seperti ini saya malas untuk parkir di Pasar Perumnas Klender. Mohon untuk solusinya. Lokasi pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Jalan Malaka Sari," tulis pelapor dalam aduan di Jaki.

TribunJakarta.com telah berupaya mengonfirmasi tindak lanjut aduan warga melalui aplikasi Jaki tersebut kepada Manager Humas Perumda Pasar Jaya Gatra Vaganza.

Tapi, hingga berita ditulis Gatra urung memberi respon, sementara berdasar status penanganan pada aplikasi Jaki aduan masih dalam tahap koordinasi ke PD Pasar Jaya.

"Tolong ditindak lanjut karena petugas tidak ada tanggung jawab," tutur pelapor dalam laporannya di aplikasi JAKI.

Baca juga: Anies Baswedan Diduga Perintahkan Lurah Tarik Sumbangan, PSI: Era Gubernur Sebelumnya Tidak Pernah

Baca juga: Sering Dijadikan Parkir Liar, Depan Pasar Cipulir Dipasang Pembatas Jalan Sepanjang 100 Meter

Sebagai informasi, pada tahun 2019 lalu pengelola parkir Pasar Perumnas Klender membenarkan bila terdapat 11 juru parkir liar yang sudah beroperasi sejak parkir masih dikelola Dinas Perhubungan.

Kala itu Pengelola Parkir Pasar Perumnas Klender, Reza mengatakan 11 juru parkir  liar tersebut tetap bertahan bahkan hingga tata kelola parkir diambil alih oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Dari dulu sudah ada, informasi yang saya dapat dari dulu sudah ada. Sebelumnya parkiran dikelola Dishub, selepas Dishub baru kita yang mengelola. Tapi sampai sekarang jokinya tetap ada," kata Reza, Rabu (10/7/2019).

Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Suratno pun mengkritik sikap PT Jakpro selaku pengelola parkir di Pasar Perumnas Klender karena membiarkan juru parkir liar.

"Tentu saja ini melanggar Perda Perparkiran Jakarta. Pengelola pasar tidak bisa membiarkan hal ini terjadi, sebab konsumen sudah resmi membayar parkir," kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis (11/7/2019).

Anies Akui Masih Ada Pejabat Pasar Cari Untung

Gubernur Anies Baswedan saat meresmikan empat pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya di Pasar Cipinang Kebembem, Jakarta Timur, Kamis pagi, menyindir adanya oknum pejabat pasar yang 'bandel' mengumpulkan pundi-pundi keuntungan pribadi.

Padahal, saat ini masyarakat dalam kondisi kesulitan dengan mahlanya harga barang dan kenaikan harga BBM.

Ia mengingatkan agar pejabat pengelola Pasar Jaya dan jajarannya agar melihat dunia perpasaran sebagai ladang untuk meningkatkan kesejahteraan warga, bukan untuk meraup keuntungan.

"Penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat akibat kenaikan-kenaikan harga sudah terlalu gede. Jadi di tempat seperti ini ambil lah yang wajar, ambil lah yang normal. Dan bagi semua yang bekerja dalam urusan perpasaran ini direksi dan seluruh manajemennya, jangan semata mata pandang ini sebagai cara untuk meningkatkan pundi-pundi di rumah, tetapi pandang ini untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga di Jakarta," kata Anies di Pasar Cipinang Kebembem.

Baca juga: Sampai lengser dari Gubernur DKI, Anies Baswedan Gagal Bangun Tempat Pengolahan Sampah ITF Sunter

Anies pun mencontohkan kisah Wakil Presiden Indonesia pertama, Bung Hatta.

Dengan kerendahan hati dan kebaikannya, Bung Hatta ikut berjuang pada kemerdekaan Indonesia dan memakmurkan rakyat.

Ia memangkas ego meskipun dengan jabatan dan relasi yang dimiliki bisa membawanya pada kehidupan yang lebih sejahtera.

"Kalau dia mikirin dirinya sendiri dia dididik sampai sarjana di saat kita semua masih belum sekolah, belum sekolah dan sekarang ini generasi kita udah pada sekolah. Di saat pada sekolah kita enggak bisa mengendalikan yang namanya kerakusan," tambahnya.

" Kita enggak bisa namanya keserakahan apa yang terjadi segalanya dilihat sebagai peluang untuk memperkaya diri sendiri, peluang untuk memperkaya kelompok, peluang untuk memperkaya kelompok, peluang untuk memperkaya golongan macam-macam, hentikan praktik-praktik seperti itu dalam ekosistem perpasaran kita, hentikan," ungkapnya.

Baca juga: Akui Tak Mampu Selesaikan Masalah Lingkungan Hidup di Jakarta, Anak Buah Anies Minta Bantuan Warga

Berangkat dari hal ini, Anies mengingatkan mereka yang terlibat dalam kegiatan perpasaran untuk membuat pasar di Jakarta lebih efesien dan terjangkau.

"Tempatkan kepentingan umum di atas aspirasi pribadi, ini nampaknya klasik bapak ibu tetapi kira-kira begini kalau mau ambil yang gede-gede jangan ambil di urusan yang kepentingan hajat rakyat banyak karena yang hajat," tandasnya.