Kawasan Kumuh di Jakarta Tersisa 225 RW, Pemprov DKI Temui Sejumlah Permasalahan Besar 

Penataan kawasan kumuh perkotaan menjadi satu diantara isu prioritas terkait permukiman di Ibu Kota. Saat ini 225 RW yang masuk dalam kawasan kumuh.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi kawasan kumuh di Jakarta - Penataan kawasan kumuh perkotaan menjadi satu diantara isu prioritas terkait permukiman di Ibu Kota. Saat ini 225 RW yang masuk dalam kawasan kumuh. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penataan kawasan kumuh perkotaan menjadi satu diantara isu prioritas terkait permukiman di Ibu Kota.

Di tahun 2022, penanganan terhadap RW kumuh telah dilakukan terhadap 220 RW, sehingga menyisakan 225 RW yang masuk dalam kawasan kumuh.

Tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, penanganan kawasan kumuh memiliki sejumlah kendala.

"Penanganan kawasan kumuh pada RW Kumuh tersebut terkendala pada kewenangan Pemerintah yang tidak bisa menyentuh aset privat (bangunan dan lahan)," bunyi isi RPD tersebut yang dikutip TribunJakarta.com, Jumat (23/9/2022).

Hal inilah yang menyebabkan intervensi dari pemerintah terbatas pada perbaikan fisik lingkungan permukimannya yakni mencakup jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Baca juga: Anies Baswedan Targetkan Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Jakarta Berkurang 2,26 Persen

Selain pada RW kumuh, menurut penjelasan RPD, permasalahan aset juga ditemui pada lahan-lahan privat yang ditinggali oleh masyarakat secara ilegal, yang kini telah berkembang menjadi kampung.

Di sinilah, pemerintah memiliki peran untuk memberikan kepastian bermukim kepada masyarakat.

Suasana permukiman kumuh RT 005 RW 011, Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (12/3/2021).
Suasana permukiman kumuh RT 005 RW 011, Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (12/3/2021). (TribunJakarta.com/Satrio Sarwo Trengginas)

Sehingga diperlukan upaya pendistribusian sertifikat melalui program Reformasi Agraria terhadap kampung-kampung tersebut.

"Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan warga maupun stakeholders lainnya, contohnya melalui kebijakan Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP) dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman," lanjut isi RPD.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved