Temui PUPR usai Dilantik, Pj Gubernur DKI Konsisten Soal Kritiknya ke Anies Baswedan 2 Tahun Silam

TRIBUNJAKARTA.COM - Langsung menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa jam usai dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono nampaknya konsisten soal kritiknya kepada Anies Baswedan yang pernah dilayangkannya dua tahun silam.

Diketahui, Senin (17/10/2022), Heru Budi sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Anies Baswedan yang purnatugas.

Sore ini, Heru Budi direncanakan akan menemui Menteri PUPR.

Adapun tujuannya untuk membahas soal masalah banjir di Jakarta.

Dijelaskan Heru Budi bahwa sebenarnya ada tiga kategori banjir di Jakarta yakni banjir rob, banjir karena intensitas hujan dan banjir kiriman.

Baca juga: Eks Cawagub DKI Komentari Pj Gubernur: Pak Heru Bukan Orang Baru, Karirnya Sudah Zig-zag

"Nanti sore saya akan bertemu dengan Pak Menteri PUPR terkait dengan banjir kiriman yang memang harus terbebankan di DKI.

Jadi ada pembangunan waduk, sodetan, dan lain-lain," ujar Heru Budi.

Terkait dengan banjir rob, Heru akan memasukkan penanganan banjir rob dalam APBD 2023.

"Terkait dengan pembangunan breakwater, pembangunan turap, dan tentunya beberapa waduk di sekitar wilayah Jakarta utara ataupun Jakarta Barat," kata dia.

"Nah bagaimana dengan yang ada di Jakarta sendiri? Tentunya yang short time ini yang sangat mendesak satu dua bulan ini. Ada dua hal, yang pertama adalah saya harus mengecek seluruh pompa-pompa, rumah pompa, waduk berfungsi dengan baik," ujarnya.

Heru juga mengatakan soal anggaran pengerukan saluran-saluran yang masuk kategori jangka pendek.

"Yang jangka panjang yang untuk DKI Jakarta, tadi ada pembangunan waduk beberapa waduk untuk situ-situ, termasuk juga pemulihan pompa, termasuk juga revitalisasi kali-kali.
Nah itu yang memang program DKI Jakarta dan banyak lagi lainnya," ujarnya.

Pernah kritik Anies Soal Banjir

Heru Budi memang sempat mengkritik Anies Baswedan soal banjir Jakarta.

Baca juga: Bahas Status Jakarta Pasca-IKN, Heru Budi Hartono Gandeng DPRD hingga Ahli Hukum Tata Negara

Hal itu terjadi pada Januari 2020 atau lebih dari dua tahun silam.