Temui PUPR usai Dilantik, Pj Gubernur DKI Konsisten Soal Kritiknya ke Anies Baswedan 2 Tahun Silam

TRIBUNJAKARTA.COM - Langsung menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa jam usai dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono nampaknya konsisten soal kritiknya kepada Anies Baswedan yang pernah dilayangkannya dua tahun silam.

Diketahui, Senin (17/10/2022), Heru Budi sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Anies Baswedan yang purnatugas.

Sore ini, Heru Budi direncanakan akan menemui Menteri PUPR.

Adapun tujuannya untuk membahas soal masalah banjir di Jakarta.

Dijelaskan Heru Budi bahwa sebenarnya ada tiga kategori banjir di Jakarta yakni banjir rob, banjir karena intensitas hujan dan banjir kiriman.

Baca juga: Eks Cawagub DKI Komentari Pj Gubernur: Pak Heru Bukan Orang Baru, Karirnya Sudah Zig-zag

"Nanti sore saya akan bertemu dengan Pak Menteri PUPR terkait dengan banjir kiriman yang memang harus terbebankan di DKI.

Jadi ada pembangunan waduk, sodetan, dan lain-lain," ujar Heru Budi.

Terkait dengan banjir rob, Heru akan memasukkan penanganan banjir rob dalam APBD 2023.

"Terkait dengan pembangunan breakwater, pembangunan turap, dan tentunya beberapa waduk di sekitar wilayah Jakarta utara ataupun Jakarta Barat," kata dia.

"Nah bagaimana dengan yang ada di Jakarta sendiri? Tentunya yang short time ini yang sangat mendesak satu dua bulan ini. Ada dua hal, yang pertama adalah saya harus mengecek seluruh pompa-pompa, rumah pompa, waduk berfungsi dengan baik," ujarnya.

Heru juga mengatakan soal anggaran pengerukan saluran-saluran yang masuk kategori jangka pendek.

"Yang jangka panjang yang untuk DKI Jakarta, tadi ada pembangunan waduk beberapa waduk untuk situ-situ, termasuk juga pemulihan pompa, termasuk juga revitalisasi kali-kali.
Nah itu yang memang program DKI Jakarta dan banyak lagi lainnya," ujarnya.

Pernah kritik Anies Soal Banjir

Heru Budi memang sempat mengkritik Anies Baswedan soal banjir Jakarta.

Baca juga: Bahas Status Jakarta Pasca-IKN, Heru Budi Hartono Gandeng DPRD hingga Ahli Hukum Tata Negara

Hal itu terjadi pada Januari 2020 atau lebih dari dua tahun silam.

Kala itu, Heru yang menjabat Kepala Sekretariat Presiden, Heru menilai Pemprov DKI Jakarta seharusnya bertanggung jawab menanggulangi banjir di wilayah tersebut.

Hal itu terkait persoalan banjir di underpass Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat 24 Januari 2020

“Setiap pembangunan di Kemayoran termasuk yang harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan Peraturan Zonasi yang memang berada dibawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta."

"Jadi kalau ada banjir harus mencari dulu kewenangan siapa?” tanya Heru melalui keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (26/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Heru juga memiliki pendapat berbeda terkait pernyataan Anies Baswedan yang menyebutkan banjir di Kemayoran merupakan kewenangan dari Kemensetneg.

Pemprov DKI Jakarta, kata Heru, juga memiliki tanggungjawab tidak hanya sekadar membantu.

"Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu."

"Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekedar membantu,” ungkapnya.

Baca juga: Diminta Bubar Karena Rugikan Pembangunan Jakarta, TGUPP Bicara Singgung Pengganti Anies Baswedan

Menurutnya, seluruh wilayah Jakarta merupakan tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta, termasuk mengatasi banjir di area Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta, kata Heru, hanya ada Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas menangani infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan tata air.

Namun, tugasnya cukup berat sehingga dibentuklah Dinas Sumber Daya Air (DSDA).

Selain itu, kata Heru, DKI Jakarta juga memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kecamatan.

Sehingga, sudah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pemprov DKI untuk bertanggung jawab.

“Itu menandakan memang tupoksinya Pemprov DKI, dan tidak melihat area kawasan."

"Memang area itu kawasan Setneg, tapi apa kebijakan penanggulangan banjir saat ini, melihat terlebih dulu kawasannya kewenangan siapa?” tanya Heru.

Kala itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan pihaknya akan tetap membantu mengatasi banjir di underpass Kemayoran.

Baca juga: Maksa Ketemu Anies Baswedan, Pendemo Tolak Kenaikan Harga BBM Rusak Pagar Balai Kota

Pemprov DKI Jakarta telah mengerahkan 8 unit pompa ke lokasi yang terendam banjir hingga 5 meter.

Namun, ia mengungkapkan Underpass Gandhi berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara.

"Kawasan itu (Underpass Gandhi) memang berada di dalam pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara, tapi Pemprov DKI ikut membantu untuk memastikan bahwa itu bisa segera tuntas," ujar Anies di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

"Jadi meskipun bukan kewenangan kami, tapi ini adalah bentuk bahwa DKI Jakarta akan terus ikut ambil tanggung jawab bila ada masalah, mudah-mudahan tuntas," lanjutnya.

Sebelumnya, Dinas SDA DKI Jakarta tak bisa mengirimkan pompa untuk menyedot air karena kawasan tersebut merupakan wewenang Kemensetneg.

Namun, karena air tersebut tak kunjung surut jika tak dipompa dan setelah adanya koordinasi, maka bantuan dari Pemprov DKI Jakarta diturunkan.

Sindiran Menteri PUPR

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono yang akan ditemui Heru Budi sore juga pernah menyindir Anies Baswedan ihwal normalisasi Sungai Ciliwung.

Sebab, Basuki bersama jajarannya telah menelusuri Sungai Ciliwung memiliki dimensi panjang 33 kilometer.

Namun, kata Basuki, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya melakukan normalisasi 16 kilometer di sungai Ciliwung.

"Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 kilometer," ucap Basuki, saat konferensi pers di area Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).

Basuki berbicara ini tepat di samping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ekspresi wajah Anies pun tampak lisut mendengar kalimat Basuki.

Baca juga: Bahtiar Kemendagri Minta Doa Usai Namanya Diusulkan Jadi Pengganti Anies Baswedan: Terima Kasih

"Di 16 kilometer itu kami lihat insyaAllah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi, tergenang," tambah Basuki.

"Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena 1,2 kilometer, 600 meter sudah kami kerjakan," sambung Basuki.

Karena itu, menurut Basuki, pembebasan lahan tersebut tinggal menunggu kesepakatan warga setempat.

"Menurut beliau (Anies), masyarakat sudah diskusi dan insyaAllah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kami tangani," ujar Basuki.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan kendala normalisasi Sungai Ciliwung pasti ada.

Mulai dari dimensi sungai Ciliwung-nya yang kurang lebar hingga berdekatan dengan pemukiman warga.

"Kalau lihat sekarang itu rumah bukan bantaran, tapi di palung sungai. Ini bukan hal yang mudah," kata Basuki.

Kendati begitu, Basuki meyakini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat persuasif terhadap warga bantaran Sungai Ciliwung.

"Ini keahlian beliau (Anies) untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini," ucap Basuki.