Heru Budi Buka Posko Aduan yang Dihapus Anies Baswedan, Ternyata Banyak Warga yang Tak Dapat Bansos
Posko pengaduan dibuka, warga Ibu Kota yang mengadu ke posko pelayanan aduan karena tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos).
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka lagi posko pengaduan warga, ternyata banyak aduan warga DKI Jakarta yang tak dapat bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andriansyah.
Andriansyah, membenarkan adanya laporan langsung warga soal bansos tersebut.
Adapun ia menjelaskan, ada kemungkinan warga yang tidak mendapatkan bansos dikarenakan datanya tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Warga yang selama ini, mungkin tidak atau belum mendapatkan bantuan, mereka layak gitu kan. Namun dalam DTKS (Data terpadu kesejahteraan sosial) belum ada (belum terdaftar)," kata Andriansyah, saat dihubungi, Jumat (21/10/2022) petang.
Meski begitu, Andri, mengatakan pihak Pemprov DKI perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait kebenaran bahwa warga yang melapor tersebut layak untuk mendapatkan bansos.
Baca juga: Anies Baswedan Tak Mampu Selesaikan, Heru Budi Hartono Harus Atasi 3 Masalah Mendesak Ini di Jakarta
"Kita harus cek, konfirmasi ke teman-teman di Dinas Sosial (Dinsos) terkait. Layak atau tidaknya," ujarnya.
"Benar enggak mereka (tidak menerima). Kan itu harus dikonfirmasi juga, ada feedback-nya. Karena kondisi di lapangan seperti apa," jelas Andri.
Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andriansyah, melaporkan perembangan tiga hari terakhir sejak dibukanya posko layanan aduan masyarakat itu, Selasa (18/10/2022).
Andriansyah, mengatakan sekitar tujuh orang warga DKI Jakarta datang untuk mengadu, pada Selasa (18/10).
"Kemudian pada tanggal 19 Oktober sebanyak 22 orang. Tanggal 20 Oktober kurang lebih sekitar 54 orang. Dan total dari selama tiga hari kurang lebih sekitar 83 orang," kata Andriansyah, di Balai Kota, Jumat (21/10/2022).
"Dan hari ini pun masih banyak masyarakat yang berdatangan untuk memberikan laporan dan aduan," sambungnya.
Adapun untuk jumlah aduan tertinggi per harinya, Andriansyah, mengatakan Pemprov DKI Jakarta menerima 29 aduan pada hari pertama dibukanya posko layanan aduan masyarakat.
Lebih lanjut, kata Andriansyah, pelapor lebih didominasi warga Jakarta Timur pada hari itu.
"Kemudian di hari Kamis (20/10/2022), kurang lebih sekitar 57 aduan. Di mana paling banyak aduan disampaikan wilayah Jakpus," katanya.
Baca juga: Buka Lagi Posko Aduan Warga Warisan Jokowi, Heru Budi Diapresiasi: Tradisi Baik Harus Dilanjutkan
Sementara itu, Andriansyah, mengungkapkan aduan yang disampaikan warga lebih banyak perihal bantuan sosial.
"Jumlah aduan yg relatif paling besar itu terkait dengan bantuan sosial," ujarnya.
Heru Budi buka posko pengaduan warga yang dihapus Anies Baswedan
Pelayanan Pos Pengaduan Masyarakat, diaktifkan kembali di Kantor Balai Kota DKI Jakarta mulai hari ini, Selasa (18/10/2022).
Sebelumnya, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaktifkan kembali layanan pengaduan tersebut yang sebelumnya menjadi program di masa kepemimpinan Jokowi- Ahok atau Basuki Tjahja Purnama di Jakarta.
Namun, layanan ini diketahui sempat ditiadakan di era Gubernur Anies Baswedan.
Menurut pantauan TribunJakarta.com, sejumlah masyarakat berdatangan untuk melakukan pengaduan di kantor Balai Kota DKI Jakarta pagi ini.
Pengaduan tersebut, mengenai sejumlah masalah di kota Jakarta.
Seperti Valentina, warga Cakung Jakarta Timur misalnya.
Datang ke Balai Kota DKI Jakarta, ia mengaku telah mengadukan masalah banjir yang baru-baru ini justru terjadi di kawasan perumahannya.
Baca juga: Warga Jakarta Bisa Bebas Mengadu di Balai Kota, Heru Budi Hartono Mau Mendengar Keluhan Warganya
"Komplek saya, saya tinggal di Perumahan Metland Menteng Kecamatan Cakung sejak 2001 bulan Mei, itu tidak pernah banjir. Tapi sejak 2020 jalan depan rumah saya aja kebanjiran," kata Valentina, Selasa (18/10/2022).
Valentina mengatakan, ia belum pernah merasakan banjir selama tinggal di komplek tersebut sejak tahun 2001.
Namun, ia bercerita semenjak kisaran tahun 2020 kawasan di sekitar kediamannya justru banjir.
Hal ini, kata dia juga sempat dirasakan pada tahun 2021.
Ia pun banyak menaruh harapan kepada Pemerintah lewat sistem pengaduan secara langsung.
"Makanya saya ke sini. Saya nggak mau (mengadu online) karena saya pikir ya begitulah. Saya nggak mau negative thinking. Saya mau begini aja, mudah-mudahan direspon langsung. Kalau nggak ya saya datang lagi," tuturnya.
Untuk diketahui, sebelumnya PJ Gubernur Heru Budi Hartono menyebut bakal langsung berkoordinasi dengan jajarannya terkait posko pengaduan masyarakat di balai Kota DKI yang sempat ditiadakan di era Anies Baswedan.
Setelah dilantik sebagai PJ Gubernur Senin 17 Oktober 2022 kemarin, Heru mengatakan akan kembali membuka posko pengaduan ini setiap Senin hingga Kamis mulai pukul 08.00 WIB sampai 09.00 WIB.
Dengan demikian, masyarakat bisa datang secara langsung dan mendiskusikan berbagai permasalahannya kepada petugas di lokasi.
"Setelah itu, mereka membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini, pengaduannya dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," kata dia, Senin (17/10/2022).
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Banyak Warga Mengadu Tak Mendapatkan Bansos, Begini Tanggapan Pemprov DKI Jakarta
