Heru Budi Dituding Ingin Hapus Jejak Anies, Gerindra Pasang Badan: Terlalu Dini, Indikasinya Lemah
Politikus Gerindra Syarif pasang badan buat Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang dituding ingin menghapus jejak Anies Baswedan di Jakarta.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif pasang badan buat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang dituding ingin menghapus jejak Anies Baswedan di ibu kota.
Menurutnya, tudingan itu terlalu dini lantaran Heru Budi baru dua bulan menjabat sebagai orang nomor satu di DKI.
"Bukti konkretnya saya belum menemukan, butuh waktu dua sampai tiga bulan penelitian dulu, enggak sekonyong-konyong kota bisa nilai," ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2022).
Sebagai informasi, tudingan ini mencuat setelah Heru Budi mengambil sejumlah kebijakan yang menuai polemik.
Seperti pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali hingga penggantian slogan Jakarta dari 'Kota Kolaborasi' menjadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'.
Baca juga: Terkuak Kendala Jakpro yang Buat Warga Gusuran JIS Tak Bisa Huni KSB Warisan Anies Baswedan
Belum lagi sejumlah perombakan jajaran direksi dan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sejumlah nama direksi dan komisaris yang diangkat di era Anies Baswedan pun satu per satu dicopot.
Walau demikian, Syarif bilang, hal-hal tersebut tak bisa diartikan bahwa Heru Budi ingin menghapus jejak Anies Baswedan.
Sebab, ia menilai setiap pergantian pimpinan pasti ada strategi dan arah kebijakan yang berbeda-beda.
"Indikasi mengarah ke situ (penghapusan jejak Anies) ada. Misalnya tadi dengan perombakan jabatan, tapi saya belum mengatakan kuat dugaan," kata dia.
"Makanya saya tidak setuju (mengatakan Heru hapus jejak Anies), terlalu dini, indikasinya lemah. Tak kuat bahwa ingin mengatakan pak Heru menghapus jejak," tuturnya.
PKS Tuding Heru Budi Lakukan de-Aniesisasi
Partai Keadilan Sejahterah (PKS) menyoroti kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Selama hampir dua bulan menjabat sebagai orang nomor satu di DKI, Heru Budi dinilai banyak membuat kebijakan yang tidak substantif.
