Heru Budi Terkesan Lepas Tangan Soal Formula E, PDIP Beri Apresiasi: Kalau Dulu Anies Cawe-Cawe

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - DKI Jakarta mulai bersiap menyambut gelaran balap mobil Formula E yang akan dilaksanakan 3 Juni dan 4 Juni 2023 mendatang.

Meski tahun ini balap mobil bebas emisi itu bakal kembali digelar di Jakarta, namun tampaknya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkesan lepas tangan.

Hal ini bisa dilihat dari sikap Heru yang tak mau ikut campur tangan dan menyerahkan penyelenggaraan Formula E sepenuhnya kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sikap acuh tak acuh yang diperlihatkan Heru Budi pun justru diapresiasi oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Pasalnya, seorang gubernur seharusnya tak ikut campur dalam penyelenggaraan event yang dilaksanakan dengan sistem business to business (B2B).

Baca juga: PDIP Wanti-wanti Heru Budi Tak Pakai Cara Anies soal Formula E 2023: Jangan Sampai Gerogoti APBD! 

"Ya kalau itu B2B, memang itu otoritasnya Jakpro. Salah kalau Pak Heru ikut campur, justru salah itu," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (12/1/2023).

Kondisi ini tentu berbeda dibandingkan sebelumnya di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Kala itu, Anies justru banyak ikut campur tangan termasuk saat menunjuk Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix 2022.

Gembong pun menilai wajar sikap Anies yang kala itu banyak ikut campur dalam persiapan penyelenggaran balap mobil bebas emisi itu.

Pasalnya, Jakarta E-Prix 2022 dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD yang nominalnya mencapai Rp560 miliar.

"Ketika kemarin Pak Anies ikut cawe-cawe menentukan panitia penyelenggara, ya itu sah karena itu menggunakan APBD," ujarnya.

"Kemarin kan pakai APBD, jadi itu benar juga, enggak salah kalau pak Anies melakukan hal seperti itu," sambungnya.

Namun, kini kondisinya berbeda lantaran pembiayaan Formula E 2023 tak lagi menggunakan uang negara.

Oleh sebab itu, Heru Budi tak boleh 'merecoki' persiapan yang tengah dilakukan oleh Jakpro, termasuk soal penunjukan ketua pelaksana.

"Ketika dilaksanakan dengan B2B, itu konsekuensinya ya kita harus memberikan kepercayaan kepada Jakpro untuk bisa menentukan siapa sebagai ketua penyelenggara," tuturnya.