Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, PDI-P: Jangan Anggap ERP Itu Prestasi

"Permasalahan transportasi yg saat ini kita hadapi bersama akibat kepemilikan kendaraan pribadi dan kemudian kemampuan daerah menambah panjang jalan yang sangat terbatas.

Ini menjadi salah satu penyebab oleh sebab itu kemudian kita harus lakukan upaya-upaya holistik terkait pemecahan permasalahannya," tuturnya usai rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1/2023).

Dikatakan Syafrin, adanya ERP nantinya diharapkan membuat masyarakat Jakarta jadi lebih berpikir bila ingin menggunakan kendaraan pribadi.

Baca juga: Petinggi Pemprov DKI Absen, Komisi B Semprot Wacana Jalan Berbayar di Jakarta

"Tentu kita pahami bahwa ERP masyarakat Memiliki pilihan.

Pilihannya mereka bermobilitas lebih efisien dengan angkutan umum atau harus mengeluarkan cost lebih untuk beralih," kata Syafrin.

Syafrin mengklaim saat ini pelayanan angkutan umum di Jakarta sudah mampu memanjakan warga yang bermobilitas.

Apalagi, lanjut dia, dengan banyaknya pilihan moda transportasi umum di Jakarta yakni mulai dari Transjakarta, commuter line, MRT dan LRT.

"Dengan menggunakan angkutan umum yang ada, saat ini kami bisa menjamin 30 menit atau satu jam kemudian bisa sampai karena jika menggunakan Transjakarta yang layanannya kita jaga sterilisasi koridor demikian pula halnya menggunakan MRT,LRT dan juga KRL misalnya.

Dan bahkan rencana pada tahun ini akan dioperasionalkan LRT Jabodebek mulai dari Cibubur menuju Dukuh Atas begitu pula dari kawasan Bekasi Timur ke Dukuh atas, artinya dari sisi kapasitas angkutan umum baik itu dari kapasitas dan kualitasnya ini tentu terus ditingkatkan oleh pemerintah baik itu di dalam Jakarta maupun di wilayah Jabodetabek," paparnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News