Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, PDI-P: Jangan Anggap ERP Itu Prestasi

TRIBUNJAKARTA.COM - Para Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta kompak menolak wacana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Penolakan satu diantaranya disampaikan anggota Komisi B dari Fraksi PDI-P,  Gilbert Simanjuntak.

"Karena bagaimanapun ini bukan solusi, kita melihat ini (ERP) diberlakukan di kota maju negara maju tapi tidak semua menerapkan itu karena mereka juga punya perhitungan sendiri," kata Gilbert usai rapat Komisi B dengan Pemprov DKI Jakarta membahas wacana penerapan ERP, Senin (16/1/2023).

Gilbert menyebut tak seharusnya Pemprov DKI Jakarta menganggap adanya jalan berbayar di Jakarta merupakan suatu prestasi dalam upaya mereka mengatasi kemacetan.

"Jangan dilihat ERP jika diberlakukan menjadi sebuah prestasi, justru ini beban bagi masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Wacana Jalan Berbayar Jadi Polemik, Kadishub Habis Kena Semprot Komisi B DPRD DKI

Menurut Gilbert, ketimbang menerapkan jalan berbayar, seharusnya Pemprov DKI Jakarta fokus menyediakan transportasi umum yang terintegrasi di seluruh kota.

"Ini kan MRT baru satu jalur, kaya ular memanjang belum kaya jaring laba-laba," ujar Gilbert.

"Kemarin ada gage 25 jalur, ini kan ERP rencananya 25 jalur juga, apa yang terjadi di masyarakat," lanjut dia.

Baca juga: Kadishub DKI Jakarta Balas Kritik Komisi B DPRD soal Jalan Berbayar Hanya Pindahkan Kemacetan

Apalagi, Gilbert melihat Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perhubungan juga belum matang mengenai wacana penerapan ERP.

"Siapa yg mengelola? kan kemarin di tv saya dengar dari Pak Syafrin (Kadishub) dia juga gatau siapa yang mengelola, artinya masih ada yang misterius dari semua ini.

Kalau semua swasta (yang mengelola) saya hitung Rp 30 miliar per hari (dari uang jalan berbayar)," beber Gilbert.

Gilbert mengklaim rekan-rekannya di Komisi B tak ada yang setuju dengan wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta.

Kata Kadishub

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi kritikan anggota Komisi B DKI Jakarta perihal penolakannya terhadap wacana ERP.

Syafrin mengatakan, penerapan ERP menjadi suatu keharusan untuk mengurangi kemacetan yang kian parah di Jakarta.

"Permasalahan transportasi yg saat ini kita hadapi bersama akibat kepemilikan kendaraan pribadi dan kemudian kemampuan daerah menambah panjang jalan yang sangat terbatas.

Ini menjadi salah satu penyebab oleh sebab itu kemudian kita harus lakukan upaya-upaya holistik terkait pemecahan permasalahannya," tuturnya usai rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1/2023).

Dikatakan Syafrin, adanya ERP nantinya diharapkan membuat masyarakat Jakarta jadi lebih berpikir bila ingin menggunakan kendaraan pribadi.

Baca juga: Petinggi Pemprov DKI Absen, Komisi B Semprot Wacana Jalan Berbayar di Jakarta

"Tentu kita pahami bahwa ERP masyarakat Memiliki pilihan.

Pilihannya mereka bermobilitas lebih efisien dengan angkutan umum atau harus mengeluarkan cost lebih untuk beralih," kata Syafrin.

Syafrin mengklaim saat ini pelayanan angkutan umum di Jakarta sudah mampu memanjakan warga yang bermobilitas.

Apalagi, lanjut dia, dengan banyaknya pilihan moda transportasi umum di Jakarta yakni mulai dari Transjakarta, commuter line, MRT dan LRT.

"Dengan menggunakan angkutan umum yang ada, saat ini kami bisa menjamin 30 menit atau satu jam kemudian bisa sampai karena jika menggunakan Transjakarta yang layanannya kita jaga sterilisasi koridor demikian pula halnya menggunakan MRT,LRT dan juga KRL misalnya.

Dan bahkan rencana pada tahun ini akan dioperasionalkan LRT Jabodebek mulai dari Cibubur menuju Dukuh Atas begitu pula dari kawasan Bekasi Timur ke Dukuh atas, artinya dari sisi kapasitas angkutan umum baik itu dari kapasitas dan kualitasnya ini tentu terus ditingkatkan oleh pemerintah baik itu di dalam Jakarta maupun di wilayah Jabodetabek," paparnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News