Klaim Tak Terlibat Korupsi Pengadaan Lahan, NasDem Pastikan Ruangannya Tak Digeledah KPK

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino memastikan, ruangan fraksinya tak digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/1/2023) kemarin.

"Setahu saya (Fraksi NasDem) tidak digeledah. Hanya beberapa ruangan di DPRD yang digeledah," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/1/2023).

Ia pun menyebut, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta tak terlibat dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur itu.

Pasalnya, kasus korupsi ini terjadi di periode DPRD DKI sebelumnya di tahun 2018 dan 2019 lalu.

"Itu kegiatan periode yang lalu. Jadi kami enggak paham," ujarnya.

Baca juga: Ruangan M Taufik Digeledah, Ketua Fraksi Gerindra Minta KPK Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Lahan

Ia pun menegaskan dukungan Fraksi NasDem terhadap dugaan korupsi yang turut menyeret eks Dirut BUMD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan ini sebagai tersangka.

"Terkait penggeledahan KPK di DPRD DKI tentu kami mendukung upaya KPK dalam mengungkap dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan terkait penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, total ada enam ruangan yang digeledah penyidik KPK selama hampir enam jam pada Selasa (17/1/2023).

"Setidaknya ada 6 ruangan yang dilakukan penggeledahan diantaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/1/2023).

Namun Ali Fikri tak menjelaskan lebih mendetail mengenai ruangan siapa saja yang digeledah KPK di tiap lantainya.

Hanya saja, untuk diketahui, lantai 10 merupakan ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Kemudian untuk lantai 8 merupakan ruangan fraksi PDIP, di lantai 6 ada tiga ruangan fraksi yang menempati lantai tersebut yakni PKS, PPP dan PKB.

Lantai 4 merupakan ruangan fraksi Golkar dan lantai 2 merupakan ruangan fraksi Gerindra.

Baca juga: KPK Ubek-ubek Gedung DPRD DKI Cari Bukti Korupsi Pembelian Tanah, PSI Adem Ayem: Kami Aman

Dijelaskannya, dari penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta, tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang diantaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"KPK sejauh ini telah menemukan bukti permulaan ada dugaan perbuatan melawan hukum termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka.

Namun tentu nanti kami akan umumkan pada saatnya setelah seluruh proses penyidikan telah cukup," kata Ali.

Ali mengatakan, perkara yang ditangani KPK ini terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Diketahui, KPK menggeledah Gedung DPRD DKI pada Selasa (17/1/2023) sore hingga malam hari.

Penggeledahan dilakukan guna mencari alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News