Ironi Jalur Sepeda di Jakarta jadi Tempat Ngetem hingga Dikuasai PKL, DPRD Minta Pemprov Evaluasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Pada masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, jalur sepeda merupakan program yang dibanggakan.

Hingga saat ini, jalur sepeda di Jakarta telah dibangun sepanjang 256 km.

Pada 2022 yang jadi tahun terakhir Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengebut pembangunan jalur sepeda di Jakarta sepanjang 190 Kilometer.

Hal itu membuat keberadaan jalur sepeda banyak ditemui di sejumlah jalanan ibu kota.

Posisinya di lajur paling kiri jalan dengan warna hijau tampak mencolok begitu melintasi jalan-jalan ibu kota.

Baca juga: Gilbert PDIP Kritisi Jalur Sepeda Warisan Anies Baswedan: Paling Nyata di Tanah Abang, Hancur

Di sebagian ruas jalan, jalur sepeda dibatasi dengan traffic cone untuk mengantisipasi agar tak ada kendaraan bermotor yang masuk ke jalur sepeda.

Ada juga jalur sepeda yang dipasangi rambu kerlap-kerlip.

Tapi sayangnya, pada praktiknya di lapangan, ratusan kilo meter jalur sepeda yang sedianya dibangun untuk pengguna sepeda banyak disalahgunakan oleh warga.

Pantauan TribunJakarta.com di sejumlah jalan ibu kota, banyak jalur sepeda yang justru digunakan untuk tempat ngetem angkot, taksi dan ojek online hingga para PKL berjualan.

Bahkan, tak sedikit jalur sepeda di Jakarta saat ini jadi lokasi parkir liar.

Baca juga: Sejumlah Stick Cone Jalur Sepeda di Salemba hingga Wahid Hasyim Rusak hingga Hilang

Satu di antaranya terlihat di Jalan Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dimana jalur sepeda di kawasan itu justru di isi oleh para PKL dan motor pembeli yang tengah parkir.

DPRD Minta Pemprov Evaluasi Jalur Sepeda

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Fraksi PAN, Bambang Kusumanto meminta Pemprov DKI Jakarta tak lagi menambah pembangunan jalur sepeda.

Pasalnya, ia menilai jalur sepeda hanya membuang anggaran tanpa terasa efek kemanfaatannya.

Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi pemanfaatan jalur sepeda yang sudah ada.

"Menurut saya yang sudah ada (jalur sepeda) biarkan dulu sambil dievaluasi kenyataan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Tapi jangan dibangun atau ditambah lagi.

Ini pemborosan anggaran," kata Bambang, Jumat (20/1/2023)

Diketahui, pada tahun 2023 ini, Pemprov DKI Jakarta pun hanya mendapat kucuran APBD Rp 7,5 miliar dari usulan yang mereka ajukan sebesar Rp 38 miliar.

Anggaran Rp7,5 miliar itu dialokasikan untuk tiga kegiatan, yaitu evaluasi, sosialisasi, dan optimalisasi jalur sepeda.

Untuk evaluasi jalur sepeda, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2 miliar, kemudian sosialisasi hasil evaluasi Rp500 juta yang dibagi ke lima kotamadya di Jakarta.

Terakhir, anggaran Rp5 miliar diperuntukan untuk optimalisasi jalur sepeda, sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi.

Artinya, tak ada pembangunan jalur sepeda baru di Jakarta.

Baca juga: Bikin Gedung DPRD DKI Diobok-obok KPK, Komisi B Bakal Panggil Bos Sarana Jaya dan Coret PMD

Bambang menilai ketimbang membangun jalur sepeda, ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pangkalan ojek.

"Seharusnya pemerintah peka terhadap ini.

Jalur sepeda yang tidak bermanfaat justru dibangun dengan biaya miliaran, tapi sepetak pangkalan ojekpun tidak dipikirkan," ujar Bambang.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News