Komisi B Sayangkan Pemprov DKI Kembali Absen di Rapat Pembahasan Jalan Berbayar

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Rapat Komisi B 
DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta membahas wacana jalan berbayar alias ERP  hari ini kembali ditunda.

Hal itu karena adanya perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta yakni Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Sri Haryati kembali tak hadir dalam rapat tersebut.

Perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta yang hadir di Komisi B hanya Kadishub Syafrin Liputo dan jajarannya.

Diketahui, rapat pembahasan jalan berbayar di Komisi B sudah dua kali harus ditunda karena absennya pejabat Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail pun menyayangkan kembali absennya pihak Pemprov DKI Jakarta.

"Nah ketika untuk pembahasan saja tidak ada atensi penuh dari pihak eksekutif kita sangat menyayangkan," kata Ismail di Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Ismail meminta di rapat selanjutnya tak ada lagi perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta yang absen.

Baca juga: Fraksi PAN DKI Minta Pemprov Bangun Pangkalan Ojol Ketimbang Jalan Berbayar dan Jalur Sepeda

Apalagi wacana jalan berbayar ini merupakan usulan dari pihak Pemprov DKI Jakarta.

"Mohon untuk yang kesempatan ketiga nanti, atensi penuh dari pihak eksekutif. 

Kenapa, karena bagaimanapun ini adalah inisiatif dari eksekutif," ujar Ismail.

Massa Ojol dan Taksi Online Demo

Di saat yang bersamaan, di depan gedung DPRD DKI juga terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan driver ojek dan taksi online menolak ERP.

Sebelum rapat dimulai, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail sempat menemui massa pendemo.

Dia sempat mengajak perwakilan massa demo untuk ikut rapat pembahasan wacana ERP di Komisi B DPRD DKI Jakarta.