Fraksi PAN DKI Minta Pemprov Bangun Pangkalan Ojol Ketimbang Jalan Berbayar dan Jalur Sepeda

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Wacana Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) menuai kontroversi.

Banyak pihak menolak wacana tersebut lantaran selain menambah pengeluaran warga juga dinilai hanya memindahkan kemacetan.

Diketahui, selain wacana jalan berbayar, Pemprov DKI Jakarta juga mengeluarkan kebijakan pembangunan jalur sepeda di sejumlah ruas jalan ibu kota yang dinilai kurang tepat.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto menyarankan Pemprov DKI Jakarta membangun pangkalan ojek online alias ojol dibandingkan menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik maupun jalur sepeda yang dinilai kurang kemanfaatannya.

"Saya tahu ojek online belum ditampung sebagai moda transportasi formal.

Tapi, kita bicara kenyataan sosial politik di lapangan," ujar Bambang saat dihubungi, Sabtu (21/1/2023).

Baca juga: Wacana Jalan Berbayar Jadi Polemik, Kadishub Habis Kena Semprot Komisi B DPRD DKI

Menurut Bambang, tidak ditampungnya ojol sebagai moda transportasi umum dalam perundangan oleh pemerintah merupakan suatu diskriminasi dan ketidakadilan.

"Di luar negeri seperti Thailand, Australia dan negara lain bisa, kenapa di Indonesia tidak?

Padahal, saat ini jumlah mereka di DKI saja 3 jutaan," ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.

Karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk lebih memerhatikan nasib para pengemudi ojol yang disebutnya masih terabaikan.

"Banyak keluarga miskin bisa makan dari menjadi tukang ojek, tapi mereka diabaikan bahkan diusir dan didiskriminasi.

Saya melihat dari sisi kemanfaatan sosial yang dibutuhkan saat ini. Seharusnya pemerintah peka terhadap ini.

Jalur sepeda yang tidak bermanfaat justru dibangun dengan biaya miliaran rupiah, tapi sepetak pangkalan ojek pun tidak dipikirkan.

Ini bukan pembangunan berkeadilan namanya," papar Bambang.

Baca juga: Ironi Jalur Sepeda di Jakarta jadi Tempat Ngetem hingga Dikuasai PKL, DPRD Minta Pemprov Evaluasi