Jalan Berbayar di Jakarta Kemungkinan Masih Lama Diterapkan, DPRD DKI Tak Jadikan Prioritas Utama

Jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) nampaknya kecil kemungkinan akan diterapkan dalam waktu dekat.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) secara terbatas pada 14 November mendatang. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) nampaknya kecil kemungkinan akan diterapkan dalam waktu dekat.

Pasalnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di DPRD DKI Jakarta tak menjadikan ERP sebagai raperda prioritas di tahun ini.

"Belum terbahas (raperda soal ERP) karena ada raperda Rencana Induk Transportasi (RIT) dulu. Nah, raperda RIT ini kita pansus-kan," ujar Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/2/2023).

Adapun soal ERP, kata Pantas, tertuang dalam raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Terkait perkiraan Dishub bahwa raperda PL2SE yang akan rampung pada pertengahan tahun 2023 nanti, Pantas menyebut kemungkinan tak akan selesai di waktu tersebut.

Baca juga: Massa Ojol Kebakaran Jenggot hingga Gelar Demo Tolak ERP, Heru Budi Santai: Itu Masih Lama

Sebab, pihaknya harus mendengarkan dari semua pihak dalam pembahasan di bapemperda.

Mulai dari Komisi B yang intens membahas wacana jalan berbayar dengan Dishub hingga  memasukan aspirasi dari para ojek online yang menolak adanya jalan berbayar di Jakarta.

"Bisa aja katakanlah aspirasi tadi akhirnya bisa jadi memaksa kita untuk lebih memperdalam lagi pembahasan terhadap konten-konten daripada materi raperda ini. 

Baca juga: Temui Massa Ojol, Fraksi PKS Tegaskan Tolak ERP, Jawaban PDIP Dibalas Sorakan

"Penyelesaiannya bisa lebih lama, bisa bergeser juga waktunya," ujar Pantas.

Pantas menjelaskan, secara umum raperda tentang PL2SE membahas mengenai pengendalian kemacetan di Jakarta.

Namun memang mengenai wacana jalan berbayar ini yang paling mendapat sorotan.

"Kan target utama kita, pertama adalah kemacetan, ya kan. nah mengatasi kemacetan, salah satu kendalinya ya itu tadi, dengan kemajuan teknologi dengan PL2SE yang di dalamnya ada komponen ERP," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved