Kepung Balai Kota, Pengemudi Ojol Minta Heru Budi Batalkan Jalan Berbayar: Jangan Tutup Mata!

Begitu tiba di depan Balai Kota Jakarta, massa aksi pun mulai berorasi dan meminta Pemprov DKI membatalkan wacana penerapan ERP.

Dionisius Arya Bima Suci/TribunJakarta.com
Massa aksi pengemudi ojol yang menggelar aksi di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (8/2/2023). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Massa aksi pengemudi ojek online (ojol) mengepung Balai Kota Jakarta, mereka datang menuntut Pemprov DKI membatalkan wacana penerapan jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP).

Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, massa aksi mulai datang ke depan Balai Kota Jakarta sekira pukul 12.30 WIB.

Begitu tiba di depan Balai Kota Jakarta, massa aksi pun mulai berorasi dan meminta Pemprov DKI membatalkan wacana penerapan ERP.

"Tolak ERP di jalanan Jakarta, karena itu merugikan masyarakat. Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan," ucap sang orator dari atas mobil komando, Rabu (8/2/2023).

Massa aksi pun menyinggung masalah pajak yang setiap tahunnya dibayar kepada pemerintah.

Menurutnya tak adil bila jalan yang dibangun dengan biaya dari rakyat justru dijadikan jalan berbayar yang malah merugikan masyarakat luas.

Baca juga: Jalan Berbayar di Jakarta Kemungkinan Masih Lama Diterapkan, DPRD DKI Tak Jadikan Prioritas Utama

Oleh sebab itu, ia menuntut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menghentikan niatnya untuk menerapkan ERP di jalanan ibu kota.

Terlebih, muncul wacana sepeda motor juga diharuskan membayar bila melintas jalan berbayar.

"Kami mohon kepada pak gubernur, anggota DPRD DKI yang bijaksana, yang telah memungut pajak untuk rakyatnya. Jangan sampai salah menerapkan yang sekiranya merugikan rakyat sendiri," ujarnya.

"Jadi jangan tutup mata, jangan tutup telinga," sambungnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved