Pemprov DKI Rencana Bangun JPO Dekat Skywalk Kebayoran Lama, PSI: Jangan Bangun yang Tak Efisien

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di dekat Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Saya minta dikaji ulang efisiensinya, kalau Skywalk Kebayoran Lama bisa jadi sarana penyebrangan juga kenapa harus dibuat JPO lagi di dekat sana?," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo saat dihubungi, Jumat (10/2/2023).

Pembangunan JPO di sana karena warga Skywalk Kebayoran Lama ditujukan bagi mereka yang hendak menaiki TransJakarta sehigga warga yang hanya ingin melintas tetap dikenakan tarif Rp 3.500

Menurut Anggara, sebenarnya hal itu bisa dicari solusinya tanpa harus membangun JPO yang dirasa tak efisien.

"Terkait pengenaan tarif kan itu masalah teknis saja, bisa dipisahkan.

Baca juga: Skywalk Kebayoran Berbayar Dikeluhkan Warga, Pemprov DKI Bakal Bangun JPO: Bisa Digunakan Gratis

Intinya jangan melakukan pembangunan yang tidak efisien,” kata Anggara.

Anggara menyarankan, daripada bangun JPO berdekatan dengan skywalk, lebih baik Pemprov DKI Jakarta lebih memerhatikan trotoar bagi pejalan kaki.

“Dinas Bina Marga masih punya banyak pekerjaan rumah terkait akses pejalan kaki di seluruh Jakarta. Pastikan pejalan kaki bisa melakukan mobilitas dengan nyaman dibanding membangun JPO yang tumpang tindih.

Percuma banyak JPO tapi berjalan kaki di trotoar masih tidak nyaman,” kata dia.

Baca juga: Senasib dengan Pengemudi Ojol, Kelompok Buruh Ancam Turun ke Jalan Tolak Jalan Berbayar

Dia meyakini jika terciptanya pemerataan trotoar yang nyaman dan terintegrasi akan membuat para pengguna transportasi umum bertambah.

“Jika jalur pejalan kaki sudah terintegrasi dengan baik pasti lebih banyak yang mau beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” kata Anggara.

Skywalk Kebayoran Lama Bukan Untuk Warga Umum

Sebelumnya, viral di media sosial, lantaran warganet mengeluhkan Skywalk Kebayoran yang ternyata tak bisa digunakan secara gratis.

Masyarakat yang hendak menggunakan Skywalk itu pun dipaksa membayar Rp 3.500 sesuai dengan tarif Transjakarta.

Kebijakan ini pun dikeluhkan oleh seorang pengguna KRL Commuterline yang diunggah akun instagram drama KRL (@dramakrlcommuterline).

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa seorang pengguna KRL yang keluar dari Stasiun Kebayoran dan hendak menyeberang jalan menggunakan skywalk terpaksa harus melakukan tap in.

Padahal, dirinya hanya ingin menyeberang bukan berpindah moda transportasi dari KRL ke Transjakarta.

"Mau berkeluh mengenai Skywalk Kebayoran. Jadi, kalau keluar dari Stasiun Kebayoran itu pas keluar harus tab. Jadi, sama aja lewat skywalk itu berbayar Rp 3.500," tulisnya dalam unggahan itu dikutip Selasa (7/2/2023).

"Ini gimana deh, masa lewat jembatan aja bayar," tambahnya menjelaskan.

Baca juga: Heru Budi Yakin Jakarta Tetap Macet Meski IKN Pindah ke Kalimantan: Orangnya Pindah Ga Bawa Mobil

Terkait hal ini, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan, Skywalk Kebayoran memang bukan jalan umum.

Ia menyebut, skywalk yang sudah dirancang di era Gubernur Anies Baswedan ini memang dibuat khusus untuk integrasi transportasi.

"Kalau bicara filosofi beda skywalk dengan JPO. Kalau skywalk itu emang kami buat untuk mengintegrasikan penumpang, penumpang antar moda," ucapnya.

"Nah, kalau JPO itu adalah untuk melintas, menyeberang orang, bukan penumpang," lanjut dia. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News