Didemo Mahasiswa, Heru Budi Diminta Segera Cabut Rencana Penerapan ERP

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Puluhan mahasiswa UPN Veteran Jakarta mengepung kantor Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta.

Mereka menggelar aksi demo penolakan wacana penerapan jalan berbayar elektronik alias Electronic Road Pricing (ERP).

Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, massa aksi datang sekira pukul 13.30 WIB.

Begitu tiba di Balai Kota, mereka langsung berorasi dan menegaskan bahwa mereka mengecam rencana realisasi ERP di sejumlah ruas jalan di Jakarta.

Spanduk putih bertuliskan penolakan terhadap rencana penerapan ERP pun mereka bentangkan.

Baca juga: Sepekan Setelah Janji ke Massa Ojol, Pemprov DKI Belum Juga Hubungi DPRD Soal Penarikan Raperda ERP

"Tolak Kebijakan ERP / Jalan Berbayar," demikian tulisan di spanduk tersebut.

Ketua BEM UPN Veteran Jakarta Rifqi Adyatma mengatakan, mahasiswa tegas menolak wacana penerapan ERP lantaran kebijakan itu dinilai tak memihak kepada masyarakat.

Apalagi, perekonomian baru mulai bangkit setelah sempat ambruk akibat dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.

"Penerapan ERP tidak relevan, karena per hari ini ekonomi warga Jakarta baru saja pulih dari pandemi Covid-19," ucapnya di lokasi, Kamis (23/2/2023).

"Kami sebagai mahasiswa, sebagai perpanjangan tangan rakyat rasanya malu ketika kami tidak bersama rakyat demi kepentingan rakyat," sambungnya.

Oleh sebab itu, Rifqi mengaku sudah mengajukan surat permohonan untuk audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Meski demikian, sampai hari ini belum ada balasan dari pihak Pemprov DKI sehingga perwakilan massa aksi belum bisa duduk bareng orang nomor satu di ibu kota itu.

"Kami sebagai mahasiswa akan mengajukan policy brief, kami akan mengajukan surat audiensi kepada bapak Pj Gubernur DKI, bahasanya ngobrol lah apa yang harus dilakukannya," ujarnya.