Bertemu UMKM Jawa Tengah, Satgas Cipta Kerja Sosialisasi Kemudahan Perizinan Sertifikasi Halal

TRIBUNJAKARTA.COM, SEMARANG - Tim Satgas UU Cipta Kerja melakukan sosialisasi terkait Perppu Cipta Kerja kepada para pelaku dan pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Semarang, Kamis (23/02/2023). 

Dengan mengangkat tema "Perppu Cipta Kerja Memberikan Kemudahan Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Terutama Pengurusan Sertifikasi Halal", Tim Satgas UU Cipta Kerja menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menyosialisasikan Perppu Cipta Kerja tersebut.

Agenda tersebut digelar dalam upaya menyampaikan poin-poin utama dari Perppu Cipta Kerja terutama yang berkaitan langsung terhadap kemudahan perizinan sertifikasi jaminan produk halal bagi para UMKM.

Selain itu, agenda ini juga ditujukan untuk memfasilitasi partisipasi para pelaku UMKM dalam menyampaikan aspirasinya.

Acara dibuka langsung oleh Wakil Ketua II Satgas Cipta Kerja, Chatib Basri yang banyak membahas terkait substansi dari Perppu Cipta Kerja beserta manfaatnya untuk pelaku UMKM.

Baca juga: Sempurnakan UU Cipta Kerja, Pemerintah Sosialisasi hingga FGD di 11 Kota

Mantan Menteri Keuangan itu menyampaikan bahwa Perppu Cipta Kerja mampu meningkatkan kepercayaan investor dan perlindungan badan hukum bagi pelaku UMKM.

“Tujuan dari UU Cipta Kerja dikeluarkan adalah meningkatkan investasi dan lapangan kerja,” kata Chatib Basri.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan talkshow yang membahas terkait perizinan sertifikasi halal pasca Perpu Cipta Kerja yang langsung disampaikan oleh Subkoordinator Pengolahan Data BPJPH, Muhammad Arief Yanuar.

Arief Yanuar mengatakan bahwa kemudahan perizinan sertifikasi halal akan sangat membantu para pelaku UMKM di Indonesia.

Dia juga memaparkan terkait data sertifikasi halal yang disahkan sudah mencapai 1 juta dan ditargetkan kemudahan perizinan ini akan terus bertambah hingga 5 juta sertifikasi halal.

“Saat ini BPJPH sudah berhasil mengeluarkan 1 juta sertifikasi halal dan masih menargetkan hingga 5 juta sertifikasi halal pada akhir tahun baik dalam bentuk reguler maupun self declare,” tutur Muhammad Yanuar Arief.

Selain itu, kata Yanuar, kemudahan dalam proses perizinan sertifikasi halal dalam Perppu Cipta Kerja ini juga dapat memangkas waktu proses menjadi lebih cepat yang hanya membutuhkan 12 hari, dari yang sebelumnya dapat mencapai 90 hari kerja.

"Dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 90 hari kerja kini lebih singkat jadi 12 hari," ungkap Yanuar.

Selain sertifikasi halal, talkshow tersebut juga memberikan pencerahan bagi pelaku usaha terkait pentingnya pengesahan usaha berbadan hukum seperti yang disampaikan oleh Direktur Teknologi Informasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Yuliani.

Sri Yuliani menyebut bahwa pemerintah juga hadir untuk mempermudah perizinan bagi pelaku UMKM yang ingin mengurus badan hukum usahanya.

Tentunya apabila suatu usaha tersebut sudah berbadan hukum maka akan mendatangkan banyak keuntungan bagi pelaku UMKM dan ini salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kemajuan UMKM.

“Badan hukum dapat meningkatkan kepercayaan baik dari lembaga pembiayaan maupun dari mitra usaha” imbuhnya.

Baca juga: Magis UU Cipta Kerja: Di Tengah Ancaman Resesi Global, Kondisi Ekonomi Indonesia Justru Stabil

Agenda sosialisasi yang dihadiri ratusan pelaku UMKm tersebut berlangsung secara interaktif dan hangat. Mereka aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan terkait prosedur perizinan sertifikasi halal, masa berlaku sertifikasi halal, pajak, dan banyak lagi hal yang ditanyakan.

Salah seorang pelaku UMKM yang tak menyebutkan namanya itu mengusulkan agar ada pembuatan semacam 'marketplace' dari BPJPH, sebagai tempat berbelanja bahan baku para pelaku UMKM dalam upaya penyediaan bahan baku yang terjamin halal.

“Barangkali akan lebih baik jika pemerintah menyediakan tempat khusus yang bisa diakses UMKM untuk membeli bahan baku yang terjamin halal”, ujarnya.

Di akhir sesi, Staf Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi yang juga merupakan Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta forum yang telah hadir.

Dia mengatakan bahwa pemerintah akan terus menaruh perhatiannya terhadap kemajuan UMKM dan akan terus melakukan upaya untuk meninggikan, memuliakan dan menaikkan kelas UMKM yang ada di Indonesia.

"UMKM itu tidak ada bedanya dengan usaha besar, sama kedudukannya dan kemuliaanya dengan usaha besar. Upaya memberikan kemudahan perizinan bagi para pelaku UMKM dalam hal sertifikasi halal dan pembentukan badan hukum tersebut merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kemajuan UMKM di Indonesia," tutur Arif.

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, Arif juga mengatakan bahwa tidak hanya usaha besar yang bisa dikatakan sebagai investor, UMKM pun merupakan investor yang kedudukannya tidak kalah penting dalam pembangunan perekonomian nasional.

“Saya ingin kita semua yakin bahwa UMKM juga investor yang membutuhkan kemudahan akses terhadap modal dan investasi” tutup Arif.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News