Dirjen Pajak Terciduk Pamer Motor Gede, Sri Mulyani Geram: Tak Pantas, Meski Dibeli Pakai Uang Halal

TRIBUNJAKARTA.COM - Gaya hidup pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendapat sorotan.

Bukan hanya masyarakat, pimpinan tertinggi mereka yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun dibikin marah.

Pasalnya, setelah mendapati kasus pejabat DJP berharta tak wajar dan anaknya suka pamer gaya hidup mewah, kini Sri Mulyani juga dihadapkan dengan Dirjen Pajaknya yang memiliki komunitas motor gede.

Foto Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengendarai moge bersama klub Belasting Rijder DJP, viral di media sosial beberapa waktu belakangan ini.

Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan Dirjen Pajak melakukan klarifikasi kekayaannya.

Baca juga: Jenguk David Korban Penganiayaan Mario, Ketum PBNU Gus Yahya: Kita Punya Masalah

Tanggapan itu diunggah Sri Mulyani dalam akun media sosial pribadinya, @smindrawati, Minggu (26/2/2023).

"Jelaskan dan sampaikan kepada/publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani meminta Suryo Utomo menjelaskan sumber kekayaannya, sesuai dengan yang pernah dilaporkannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dalam poin kedua, Sri Mulyani juga meminta Belasting Rijder, klub motor besar atau moge yang diisi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dibubarkan.

Menurut Sri Mulyani, hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat, serta menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP.

"Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat/pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik."

"Ini mencederai kepercayaan masyarakat," tutup Sri Mulyani.

Baca juga: Detik-detik Keluarga Tahu David Dianiaya Mario Dandy, Terkejut Lihat Kondisi Wajah Korban di RS

Pegawai Pajak Disorot

Belakangan ini mata masyarakat menyorot perilaku hidup mewah yang dilakukan pegawai pajak dan keluarganya.