Usul Permukiman Dekat Depo Plumpang Dikaji Ulang, Pengamat Minta IMB Kawasan Era Anies Dianulir

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Analis Politik dan Kebijakan Publik Adib Miftahul meminta pemerintah mengkaji ulang keberadaan permukiman warga dekat Depo Pertamina Plumpang.

Pasalnya, tak seharusnya ada permukiman warga dalam radius 50 meter dari depo bahan bakar minyak (BBM) itu.

Kawasan yang kini merupakan pemukiman warga Tanah Merah itu pun seharusnya menjadi buffer zone atau wilayah steril.

"Terkait Depo Plumpang yang berada tidak jauh dari pemukiman penduduk, memang harus dikaji ulang," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).

Keberadaan permukiman warga di area buffer zone pun dinilai sangat berbahaya.

Baca juga: Pengamat Minta Anies Baswedan Bicara Alasan Penerbitan IMB Warga Sekitar Depo Plumpang yang Berisiko

Bila terjadi ledakan di area depo, maka api bisa merambat dengan cepat ke permukiman warga, seperti yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) lalu.

"Depo BBM ini kan risikonya luar biasa dan ini adalah bahaya yang cukup tinggi. Makanya perlu dikaji ulang, apakah memang deponya yang direlokasi atau warganya," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia menilai kebijakan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi warga Tanah Merah pada 2021 lalu harus segera dievaluasi.

Pasalnya, IMB kawasan yang hanya berlaku hingga 2024 itu disinyalir jadi penyebab menjamurnya permukiman warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Izin itu pun jadi alas hukum warga untuk tinggal di lahan tersebut, meski sejatinya tanah yang mereka tempati milik Pertamina.

Terlebih, lahan yang kini dijadikan pemukiman warga itu sejatinya diperuntukkan untuk wilayah buffer zone.

"Benar enggak ada terbit IMB ini harus dijelaskan. Kalaupun ada dan tidak sesuai peruntukkan, saya kira memang harus dianulir," tuturnya.

Kesalahan Anies Terbitkan IMB Warga Tanah Merah Jadi Bom Waktu

Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menewaskan belasan warga sebagai bom waktu yang ditinggalkan Anies Baswedan.

Menurutnya, eks Gubernur DKI Jakarta itu membuat kesalahan fatal dengan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di lahan yang merupakan milik Pertamina itu.

"Itu bom waktu yang akhirnya meledak. Karena (IMB yang diterbitkan Anies) jadi legalitas buat mereka tinggal (dekat Depo Plumpang)," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (6/3/2023).

Pengamat dari Universitas Trisakti itu menyoroti langkah Anies yang membuat kontrak politik dengan warga Tanah Merah saat Pilkada DKI 2017 silam.

Menurutnya, Anies seharusnya merelokasi warga bukan malah menerbitkan IMB kawasan pada 2021 silam dan berlaku selama tiga tahun.

Apalagi, lahan yang mereka tempati itu sangat berbahaya dan seharusnya menjadi buffer zone.

"Seharusnya saat itu tidak ada janji apa pun. Keberadaan masyarakat di Plumpang yang berkaitan dengan depo itu harusnya tidak dipolitisasi," ujarnya.

IMB kawasan yang diterbitkan Anies itu pun akhirnya jadi alas hukum bagi masyarakat untuk tetap tinggal di area dekat Depo Plumpang.

Hal ini pun berakibat fatal setelah ratusan rumah warga di kawasan itu dilalap api yang menyambar dari Depo Plumpang yang terbakar pada Jumat (3/3/2023) malam.

Baca juga: Tangis Ria Saat Ambil Jenazah Ibu dan Keponakan yang Jadi Korban Kebakaran di Sekitar Depo Plumpang

Oleh sebab itu, ia menilai hal ini jadi pekerjaan rumah bagi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk segera merelokasi warga ke tempat yang lebih aman.

"Jadi memang (kebijakan Anies menerbitkan IMB) itu tidak tepat ya. Nah, sekarang karena pak Pj enggak punya beban kampanye, janji politik juga enggak ada. Jadi saatnya sekarang harus dibenahi," tuturnya.

"Jangan membiarkan lagi (warga tinggal dekat Depo Plumpang). Artinya, tidak boleh lagi ada rumah atau pemukiman berdekatan dengan depo," sambungnya.

Sebagai informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat, hingga siang tadi pukul 12.00 WIB ada 18 korban tewas akibat tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Tak hanya itu, sebanyak 39 warga juga masih dirawat intensif di beberapa rumah sakit.

Tercatat, sebanyak 204 jiwa korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang masih mengungsing di dua lokasi berbeda, yaitu di Kantor PMI Jakarta Utara dan RPTRA Rasella.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News