Upah Boleh Dipotong Sampai 25 Persen, Partai Buruh Tuding Kebijakan Menaker Lebih Kejam dari Pinjol

"Kalau ada perusahaan padat karya orientasi ekpsor dan ada yang tidak ekspor, masak di diskriminasi?" kata Said.

Menurut Said, hal itu akan merugikan perusahaan orientasi dalam negeri.

Karena harus tetap membayar upah buruh secara penuh, dan saat yang sama buruh di perusahaan orientasi ekspor upahnya hanya 75 persen.

"Akibatnya produk perusahaan orientasi pasar dalam negeri tidak laku, karena ada penurunan daya beli."

Alasan keempat bahwa yang ditakutkan pihaknya adalah para perusahaa padat karya sudah mendapatkan beragam kompensasi.

"Sebenarnya Menteri ini HRD nya perusahaan atau Menterinya pemerintah. Itu seperti manajer personalia perusahaan," sindir Said.

Said memaparkan, seharusnya Pemerintah memberi keringanan insentif bagi perusahaan padat karya maupun padat modal yang mengalami kesulitan.

"Bukan potong sana potong sini seperti HRD, yang memotong upah ketika buruh tidak masuk dan telat datang ke perusahaan," tuturnya.

Oleh karena itu, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan diambil langkah-langkah penolakan.

Pertama, melakukan strategi perlawanan melalui hukum meliputi PTUN.

Mereka juga akan mengancam melakukan kampanye baik internasional maupun internasional.

Said menuturkan, dirinya yang saat ini sedang di Jeneva untuk mengikuti Sidang ILO mengaku sudah melaporkan pemotongan upah ini ke ILO.

Di mana pemotongan upah ini, menurutnya mirip seperti rentenir.

"Menteri tenaga kerja seperti rentenir. Maaf ya, kebijakannya yang saya kritisi."

"Jangan seperti rentenir, ini memotong 25 persen. Kejamnya melampaui Pinjol," ujar Said.

Selain itu, massa buruh juga akan  melakukan aksi besar-besaran di Kantor Kemnaker pada hari Selasa, 21 Maret 2023 yang bakal dihadiri para buruh se-Jabodetabek. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News