Dibanding Gelar Operasi Yustisi, PDIP Minta Heru Budi Gaet Pemda Ciptakan Lapangan Kerja di Daerah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendukung langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang tak akan melaksanakan operasi yustisi untuk menjaring pendatang baru di ibu kota.

Menurutnya, operasi yustisi itu tidak efektif untuk mencegah para pendatang mengadu nasib di Jakarta.

“Saya setuju (tak ada operasi yustisi), tapi setujunya harus dilapis dengan aparatur Pemprov yang paling bawah, yaitu lurah dengan melibatkan RT dan RW,” ucapnya di Gedung DPRD DKI, Rabu (3/5/2023).

Gembong menyebut, RT dan RW perlu dilibatkan lantaran punya peran krusial dalam melakukan pengawasan di lingkungannya.

Para pengurus RT dan RW ini pun diharapkan bisa mendeteksi para pendatang yang tinggal di lingkungannya masing-masing.

Baca juga: IKN Pindah ke Kalimantan, PDIP Sebut Jakarta Tetap Bakal Diserbu Pendatang, Ini Alasannya

“Ketika Pemprov sudah bisa memaksimalkan peran RT dan RW untuk bisa mendeteksi pendatang, saya yakin akan jauh lebih maksimal dibandingkan operasi yustisi,” tuturnya.

Dibandingkan melaksanakan operasi yustisi, Gembong menilai, Pemprov DKI seharusnya menggandeng pemerintah daerah lainnya.

Salah satu bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan ialah terkait lapangan pekerjaan di daerah supaya warga yang tinggal di daerah bisa bekerja di daerahnya sendiri sehingga tak harus merantau ke Jakarta.

“Daerah-daerah bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tidak membuat orang selalu berbondong-bondong ke Jakarta,” ujarnya.

“Kalau itu sudah bisa diciptakan, kalau di daerah ada kue ngapain nyari kue di Jakarta,” tambahnya menjelaskan.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News