Bangunan Ruko Serobot Saluran Air Dibongkar Petugas, Puluhan Pegawai Geruduk Ketua RT Riang Prasetya

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN - Puluhan pegawai dari sejumlah Ruko Niaga yang menyerobot saluran air dan bahu jalan di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, berdemo saat petugas gabungan melakukan pembongkaran.

Diketahui, sejak Rabu (24/5/2023) pagi, lebih 200 petugas gabungan Pemprov DKI Jakarta melakukan pembongkaran terhadap bagian bangunan puluhan ruko yang menyerobot saluran air dan badan jalan di Jalan Niaga, RT 011 RW 003, Penjaringan, Pluit, Jakarta Utara.

Tak hanya di kawasan ruko yang sedang dibongkar petugas, puluhan karyawan ruko itu juga menyasar rumah sekaligus kantor Ketua RT setempat, Riang Prasetya, sebagai tempat mereka berdemo.

Diketahui, Riang Prasetya selaku Ketua RT merupakan sosok yang selama ini vokal menyuarakan adanya pelanggaran ruko-ruko tersebut ke pemerintah setempat hingga ke media massa.

Baca juga: Bawa Peralatan Lengkap, Ratusan Satpol PP Bina Marga dan TNI Merangsek Bongkar Ruko Nakal di Pluit 

Baca juga: Pembongkaran Ruko di Pluit: Petugas Sampai Naik Atap, Terkuak Got Mampet Penuh Sampah

Mereka memprotes perilaku Riang Prasetya yang dianggap sewenang-wenang dan meresahkan pengusaha ruko.

Dengan membentangkan spanduk, sambil berjalan kaki mereka menggeruduk rumah sekaligus kantor milik Riang Prasetya.

Riang dianggap oleh para pegawai ini sebagai penyebab utama ruko-ruko dibongkar.

Sehingga, mereka ketakutan kondisi ruko yang sudah dibongkar nantinya bisa menurunkan pendapatan.

Baca juga: Profil Ngabila Salama Pejabat Dinkes DKI yang Pamer Gaji di Medsos, Harta Kekayaan Cuma Rp 73 Juta

Salah seorang pegawai ruko, Romawi mengkhawatirkan pembongkaran puluhan ruko yang kebanyakan adalah tempat usaha restoran berdampak sepi pengunjung.

"Mau makan nafkahin keluarga pakai apa? Kan pada tutup lah rukonya, gimana nih," keluh Romawi di lokasi.

Ia pun menyesalkan laporan Riang Prasetya terkait ruko-ruko yang menyerobot bahu jalan.

Romawi heran kenapa baru sekarang diramaikan dan dilaporkan, sementara puluhan ruko tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun dan punya karyawan yang tidak sedikit.

"Kenapa baru sekarang Pak RT-nya laporan? Kan ini sudah lama dari dulu kondisinya begini," ucap dia.

Pembongkaran Lanjut Meski Didemo Karyawan Ruko

Demo yang dilakukan para pegawai ini berlangsung seiring proses pembongkaran ruko nakal yang dilakukan ratusan petugas gabungan.

Ratusan petugas gabungan menggeruduk area ruko dengan mengerahkan sejumlah mobil operasional serta alat-alat perkakas.

Petugas langsung melakukan pembongkaran dengan menggunakan alat berupa bor penghancur beton.

Petugas menyasar lantai ruko yang menutup saluran air dan menyerobot bahu jalan.

Di sisi lain, untuk merobohkan kanopi yang terbuat dari baja, petugas mengerahkan mesin las.

Baca juga: Viral Istri Korban KDRT di Depok Malah Jadi Tersangka dan Ditahan, Polisi: Dua-duanya Tersangka

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, pembongkaran hari ini mengerahkan sekitar 200 petugas gabungan.

"Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja baik tingkat kota maupun provinsi, kami dari Satpol PP mendapatkan rekomendasi teknis untuk bongkar paksa ruko ini," kata Arifin.

Arifin menegaskan, pembongkaran ini menindaklanjuti surat Rekomtek dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Utara.

Para pemilik ruko diberikan batas waktu selama empat hari mulai 20-23 Mei 2023 untuk membongkar sendiri tempat usaha mereka yang melanggar aturan.

Karena sebagian besar pemilik ruko tidak membongkarnya secara mandiri, petugas akhirnya melakukan penindakan.

"Ini sebagai tindak lanjut karena sebelumnya memang sudah diberi waktu untuk membongkar sendiri terakhir hari Selasa kemarin," ujarnya.

Adapun seiring pembongkaran paksa yang dilakukan hari ini, petugas menutup akses ke Jalan Niaga dari kendaraan-kendaraan yang ingin melintas.

Kegiatan pembongkaran ini pun menjadi tontonan warga dan para pemilik ruko.

Adapun demo dari warga maupun karyawan ruko dipersilakan mengingat hal itu merupakan hak warga menyampaikan aspirasinya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News