Bakal Ada Kelas Antikorupsi di Sekolah Kota Tangerang, Pemkot Lantik 300 Guru Integritas

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Wujudkan Kota Anti Korupsi, Pemerintah Kota Tangerang bakal masukan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya.

Setidaknya, ada 300 guru Bimbingan Konseling (BK) yang dilantik sebagai guru berintegritas untuk menyampaikan kurikulum tersebut.

Dilaksanakan di area Car Free Day Tugu Adipura, Jalan Veteran, Kota Tangerang, ribuan guru memadati kawasan tersebut.

Juga disaksikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, para guru dikukuhkan sebagai guru berintegritas.

"Yang dikukuhkan ini adalah guru bimbingan dan konseling, mereka yang akan mengajar, akan memberikan materi khusus kepada anak-anak. Jadi nanti akan ada kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah," jelas Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, Minggu (11/6/2023) pagi.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk persiapan generasi bangsa khususnya asal Kota Tangerang.

Harapannya, siswa dan guru mengenal ciri-ciri korupsi ataupun praktik KKN lainnya.

Jadi, ketika lulus dari dunia pendidikan baik itu SD, SMP ataupun SMA, mereka sudah tahu dan bisa menghindari dari praktek tersebut.

"Jadi di Inspektorat kita punya lima master anti korupsi, lalu diturunkan kepada guru-guru BK, guru-guru BK ini yang diharapkan bisa mengisi materi ke kelas-kelas, jadi bisa mewujudkan sekolah berintegritas anti korupsi," papar Arief.

Baca juga: Penampungan Oli Bekas di Tangerang Kebakaran, 3 Pos Damkar Terjunkan Pasukan

Selain itu, mewujudkan kota bebas dari korupsi juga dapat dilakukan dengan terobosan pelayanan satu pintu dan online.

Seperti kaitan perizinan, kesehatan, pekerjaan.

Makanya, selain ada pengukuhan tersebut, dalam car free day hadir juga Roadshow bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bus berwarna biru itu diserbu ribuan guru yang penasaran untuk mengetahui isi dari bus yang terparkir di tengah-tengah kawasan Tugu Adipura.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta, kehadiran bus ini untuk mengedukasi masyarakat mengenai ciri-ciri dan pencegahan korupsi yang biasa terjadi di masyarakat.

"Ini kan yang hadir mayoritas ribuan guru-guru, kami mau guru-guru memberikan pendidikan anti korupsi, jadi nanti saat Indonesia emas 2045, generasi yang dididik hari ini, sudah memasuki dunia kerja, dunia demokrasi, bisa sukses tanpa korupsi," ungkap Alexander.

Dia juga berpesan, bila menemukan praktik tindak pidana korupsi, masyarakat juga bisa langsung melaporkannya ke KPK.

Seperti suap, mark up harga, ataupun bentuk gratifikasi jabatan lainnya,

"Karena kan yang OTT begitu, kita juga dapat laporannya dari masyarakat," pungkas Alexander.

Dalam kesempatan tersebut juga, masyarakat dan pejabat yang hadir, menandatangani komitmen bersama ‘Kami Menolak Politik Uang’ jelang Pileg, Pilpres dan Pilkada di 2024.

Juga adanya Roadshow Bus KPK, untuk mengedukasi masyarakat tentang praktek-praktek korupsi atau KKN lainnya yang biasa terjadi di masyarakat.

"Sebenarnya potensi korupsi calon kepala daerah sudah lama sekali, kita tahu bahwa politik kita itu mahal, jadi para calon kepala daerah, calon DPRD, DPR RI, dituntut untuk membiayai diri sendiri untuk berkampanye. Partai juga tidak memiliki sumber keuangan yang cukup, dari iuran anggota, kader," beber Alexander.

Sementara, dari sumbangan atau subsidi negara masih kecil.

Umumnya, mereka itu disponsori oleh para pengusaha, para vendor, dan itu ternyata tidak gratis.

Sebab, menurut Alexander, para pengusaha itu berharap, ketika calon yang didukungnya itu menang, nanti kalau berusannya dengan proyek barang dan jasa, bisa dimenangkan.

"Kita sebetulnya berharap dari pendanaan APBD atau APBN, paling tidak bisa menopang kader-kader atau calon-calonnya untuk maju. Diupayakan biaya yang keluar dari para calon akan sangat kecil," katanya.

Kemudian, transparansi bantuan keuangan dari perorangan maupun perusahaan itu bisa dimonitor secara baik.

Sebab, ada aturannya atau perusahaan dan perorangan boleh membantu kader-kader untuk maju di konstentasi politik.

"Menurut peraturan perusahaan itu kalau tidak salah maksimal itu Rp 750 juta, perorangan Rp 75 juta. Dan itu tercatat dan dipertanggungjawabkan, misal dari mana saja, dan untuk apa saja," jelas Alexander.