Sengkarut Rusunawa di Jakarta Terbongkar: Ada Pengusaha Dapat Unit, Orang Susah Malah Dipersulit

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sengkarut masalah rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta dibongkar para anggota DPRD.

Hal itu dilakukan saat Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan jajara  Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta.

Ketua Komisi D, Ida Mahmudah mempertanyakan mengenai warga yang seharusnya mendapat prioritas tinggal di Rusunawa.

Pasalnya, dia pernah menemukan sendiri adanya Ketua RW di Penjaringan, Jakarta Utara yang juga berstatus pengusaha justru bisa mendapatkan unit di Rusunawa.

"Dia pengusaha loh. Apakah orang tersebut layak tinggal di rumah susun? orang tampangnya tampang bos dan betul betul bos ternyata," kata Ida saat rapat, Selasa (11/7/2023).

Di sisi lain, Ida juga pernah menemui adanya warga tak mampu yang justru dipersulit untuk bisa tinggal di Rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta.

Kata Ida, warga yang dibantunya itu adalah janda yang tinggal di kolong tol Penjaringan, Jakarta Utara.

Saat itu dia berusaha membantu agar janda dan keluarganga itu bisa tinggal di Rusunawa Penjaringan.

Baca juga: Pemprov DKI Akui Banyak Orang Kaya Huni Rusunawa, Sampai Ada yang Punya Mobil 2

"Dia ini janda, suaminya meninggal, anaknya tiga yang kerja satu . Saya hanya mau dia jangan tinggal di kolong tol," kata Ida.

Ida lantas menghubungi Kepala Unit Pengelola Rusunawa Penjaringan untuk memfasilitasi keluarga tersebut agar masuk ke salah satu unit.

Namun demikian, hingga saat ini keluarga tersebut tidak kunjung mendapatkan unit tersebut. 

"Saya minta di Penjaringan saja satu unit tidak diakomodir diakomodir sampai hari ini, kok seperti itu?," tanya Ida.

Padahal, ujar Ida, seluruh persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh keluarga tersebut. 

Bahkan, mereka sudah membuka rekening Bank DKI untuk memenuhi satu syarat memiliki rusun.

Tak hanya itu, Ida juga mengaku rela membiayai biaya sewa Rusunawa demi memperlancar proses administrasi perpindahan keluarga tersebut namun tak juga ada respon dari pihak terkait.

Politikus PDIP itu berharap pihak Pemprov DKI mau cepat tanggap melayani masyarakat yang tidak memiliki hunian layak. 

Kata dia, hunian tersebut harus diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan, bukan masyarakat dengan kalangan menengah ke atas.

"Ini kan aneh tinggal di kolong tol ternyata rusun masih ada 5000 unit lagi yang kosong," ujar Ida.

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi PAN, Husen juga mempertanyakan warga yang punya kendaraan dan kelas ekonomi menengah ke atas bisa mendapatkan Rusunawa.

"Ini kok punya motor punya mobil bisa masuk (dapat) Rusunawa gitu loh? ini kenapa bisa begini?," ujar Husen.

Husen pun membeberkan sejumlah temuan yang diterimanya mengenai banyaknya masyarakat kategori mampu yang menempati Rusunawa.

Dia berharap Pemprov DKI melakukan seleksi dengan ketat terhadap calon pemilik Rusunawa agar unit tersebut bisa tepat sasaran untuk warga yang membutuhkan.

"Tolong lah eksekutif kepekaannya kepada rakyat," kata Husen.

Pemprov DKI Akui Orang Kaya Huni Rusunawa

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum mengakui banyak warga ekonomi menengah-atas alias orang kaya yang menghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Mereka emiliki kendaraan roda empat bahkan lebih dari satu unit

“Memang itu PR buat kami, kami akan evaluasi kembali,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (11/7/2023).

Hal ini tentu tak sesuai dengan peruntukan rusunawa yang seharusnya dibuat untuk warga ekonomi menengah-bawah.

Meski demikian, anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini enggan mengakui bahwa pihaknya kecolongan.

Ia menyebut, penghuni rusunawa itu baru memiliki kendaraan roda empat setelah beberapa tahun tinggal di rusunawa.

“Bukan berarti itu kami loloskan, itu bisa jadi pada saat daftar dia enggak punya kendaraan. Tapi dalam perjalanan sekian lama kan bisa saja dia jadi punya,” ujarnya.

“Kan namanya orang pasti masih berkembang terus,” sambungnya.

Baca juga: Bukan di KSB Warisan Anies, Heru Budi Bakal Pindahkan Warga Kampung Bayam ke Rusun Nagrak

Untuk itu, Retno mengaku bakal melakukan evaluasi dan mendata ulang penghuni rusunawa di ibu kota.

Sesuai ketentuan, rusunawa memang diperuntukan bagi masyarakat ekonomi menengah-bawah atau berpenghasilan rendah.

“Nanti kami akan evaluasi kembali,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, isu soal warga menangah ke atas menghuni rusunawa disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Husen saat rapat dengan jajaran DPRKP DKI jakarta.

Awalnya, Husen mempertanyakan warga yang punya kendaraan dan kelas ekonomi menengah ke atas bisa mendapatkan Rusunawa.

Padahal, Rusunawa seharusnya diperuntukkan untuk warga kelas ekonomi menengah ke bawah dan tidak punya tempat tinggal layak.

"Ini kok punya motor punya mobil bisa masuk (dapat) Rusunawa gitu loh? ini kenapa bisa begini?" ujar Husen di ruang rapat Komisi D DRPD DKI Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Husen pun membeberkan sejumlah temuan yang diterimanya mengenai banyaknya masyarakat kategori mampu yang menempati Rusunawa.

Dia berharap Pemprov DKI melakukan seleksi dengan ketat terhadap calon pemilik Rusunawa agar unit tersebut bisa tepat sasaran untuk warga yang membutuhkan.

"Tolong lah eksekutif kepekaannya kepada rakyat," kata Husen.

Selain soal seleksi penghuni Rusunawa yang dianggap carut marut, Husen juga menyoroti kondisi sejumlah Rusunawa yang dianggapnya memprihatinkan.

Dari sejumlah kunjungannya ke Rusunawa milik DKI Jakarta, ia kerap melihat sejumlah fasilitas bobrok seperti pintu kamar mandi yang tidak ada hingga mushola yang tidak layak.

Selain itu, dia juga kerap melihat pos di setiap pintu depan Rusunawa yang tidak layak.

"Beberapa ada yang posnya kumuh sekali, kaya di hutan belantara. Jelek banget," kata dia.

Husen kemudian juga menyoroti Rusunawa Tambora, Jakarta Barat yang menurutnya kondisinya sudah tak layak ditempati.

Ia khawatir dengan ribuan jiwa yang tinggal di Rusunawa Tambora karena harus tinggal dengan bayang-bayang ancaman tertimpa reruntuhan.

Sebab, bangunan rusun di sana sudah sangat tua dan tak terawat.

"Tambora tuh Rusunawa, itu bayangkan kalau itu runtuh gimama terjadi, mohon maaf ini prioritas nih.

Kalau runtuh itu berapa ribu jiwa yang mati, siapa yg mau tanggung jawab?

Di sana kumuhnya luar biasa dan ini kalau runtuh gimana. Tolong diperhatikan banget," beber Husen.