Warga Rusun Punya Mobil hingga Kapal, Anggota DPRD DKI Kenneth Pertanyakan Kinerja Plt Kadis PRKP

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum mengungkapkan, ada warga yang tinggal di rusunawa tapi memiliki mobil hingga kapal.

Hal itu membuat pihaknya akan melakukan penertiban.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengaku pesimis terkait dengan ucapan Plt Kepala DPRKP DKI Jakarta, yang akan membenahi penghuni rusun yang mempunyai mobil hingga kapal.

"Saya sangat pesimis terkait yang disampaikan oleh Plt Kepala DPRKP Ibu Retno."

"Mau ketawa saya, Memangnya dia punya data apa soal penghuni rusun? rusun dijadikan kos-kosan saja dia enggak tahu, waktu di dalam rapat saya bertanya terkait penataan permukiman kumuh aja jawabannya ngelantur, nanya apa jawabnya kemana," ujar Kenneth , Kamis (13/7/2023).

Kenneth pun mempertanyakan adanya warga di rusunawa yang mempunyai mobil, motor, hingga kapal.

"Kenapa dari awal warga mampu bisa tinggal di rusunawa padahal kita ketahui bahwa rusunawa ini hanya diperuntukan warga Jakarta yang kurang mampu.

Baca juga: Parkiran Rusun Rorotan Dikeluhkan Penghuni: Overload dan Tanpa Penutup Bikin Motor Cepat Karatan

Kemudian bagaimana juga warga yang tidak punya KTP DKI dan tidak punya NPWP bisa memiliki rusun, bagaimana mekanisme pengawasannya?. Dari awal bagaimana prosesnya hingga bisa tinggal di rusunawa, klarifikasinya bagaimana? Jadi jangan hanya menerima laporan dari anak buah saja, tapi turun langsung ngecek biar lebih akurat," paparnya.

Kenneth menilai jika orang yang mampu tinggal di rusun merupakan adanya permainan mafia rusun.

Pasalnya, untuk mendapatkan unit rusun cukup susah, tetapi nyatanya banyak unit rusun yang kosong seperti Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

"Masih banyak warga miskin yang tak bisa mendapatkan unit rusun, tapi pada kenyataannya setelah di cek lapangan banyak juga unit rusun yang kosong. Itu dimana masalahnya?

Apa jangan-jangan ada mafia rusun yang bermain," tegas dia.

Anggota Komisi D itu pun meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menunjuk Kepala Dinas PRKP definitif yang berani untuk menyelesaikan permasalahan rusun dan apartemen di Jakarta.

"Pj Gubernur harus cari orang yang berani dan bisa menjadi game changer. Jangan tunjuk orang yang hanya modal omdo dan ABS ( Asal Bapak Senang ) saja, banyak rusun yang saat ini masih bermasalah dan sampai saat ini tak pernah selesai serta terkesan ada pembiaran.