Quo Vadis Golkar, Menjelang Pemilu Serentak 2024

Penulis: Dr Heri Herdiawanto MSi, Dekan FISIP Universitas Al Azhar Indonesia

TRIBUNJAKARTA.COM - Mau dibawa kemana Golkar dalam kontestasi politik 2024 ?, menjadi pertanyaan menarik ketika di ruang publik diskusi belakangan ini dipenuhi gambaran nyata adanya kegaduhan di internal partai Golkar.

Adanya desakan musyawarah nasional luar biasa mengindikasikan kekuasaan yang sedang diperebutkan atau dipertahankan.

Pertentangan antara dua kubu mengarah pada pro dan kontra diadakannya Munaslub untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Sekalipun tidak menampik ancaman yang menyertai konflik internal, para politisi di setiap kubu bersikukuh.

Secara terpisah, kader Golkar Bernama Lawrence TP Siburian mengatakan, penyelenggaraan munaslub secepat mungkin merupakan jawaban atas masalah Golkar.

Dengan demikian, partai memiliki waktu yang cukup untuk mengkonsolidasikan kembali kekuatannya untuk mempersiapkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Semakin lama Munaslub digelar, semakin sedikit waktu yang tersisa bagi Partai Golkar untuk menyatukan kekuatan pascapergantian ketua umum.

Saatnya Golkar "Berbenah”, pernyataan ini pun relevan ketika aspirasi atau dinamika faktor internal tidak mampu diserap secara pro aktif dan dinamika eksternal, tidak mampu direspon secara cermat dan hati-hati maka akan kontraproduktif terhadap upaya konsolidasi partai Golkar sebagai partai berpengalaman.

Kalau (konflik saat ini) tidak terkelola dengan baik, sumber daya Partai Golkar akan tercerai-berai dan itu bisa menyebabkan perolehan suara Golkar akan semakin turun di legislatif.

Kader Golkar lainnya Ridwan Hisjam menyatakan, bahwa Munaslub merupakan konsekuensi logis jika rekomendasi dewan pakar tidak bisa diwujudkan oleh Airlangga.

Berdasarkan hasil rapat 9 Juli lalu, dewan pakar merekomendasikan tiga hal kepada Airlangga, di antaranya meminta Airlangga mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dari Golkar sekaligus menentukan pasangannya sesuai mandat Munas 2019, sesegera mungkin paling lambat akhir Agustus.

”Kalau Agustus itu belum dilakukan, maka keputusan Munas 2019 harus diubah, melalui munaslub,” .

Sedangkan ketua dewan etik partai Golkar Mohammad Hatta mengingatkan, penyelenggaraan munaslub harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), yakni diajukan oleh dua pertiga dewan pimpinan daerah (DPD) I atau tingkat provinsi.

Lebih dari itu, penyelenggaraannya juga harus memenuhi kriteria substansial, yakni partai dalam keadaan terancam atau menghadapi kegentingan yang memaksa.