Quo Vadis Golkar, Menjelang Pemilu Serentak 2024

Menurut dia, alasan penyelenggaraan munaslub karena ketua umum sulit untuk mewujudkan amanat munas tidak termasuk kriteria substansial.

”Dewan etik melihat, program yang dihasilkan oleh munas termasuk soal capres/cawapres itu evaluasinya tidak perlu di munaslub, ada rapimnas (rapat pimpinan nasional) atau rapimnas diperluas,” ujar Hatta.

Hal senada diungkapkan para elite Golkar, termasuk Airlangga. Ia menegaskan, tidak ada wacana munaslub. DPP dan seluruh DPD fokus mempersiapkan diri untuk mengikuti Pemilu 2024.

Oleh karena itu manajemen konflik, diperlukan untuk menangani dinamika di dalam tubuh partai Golkar sekarang, dalam spirit mencari solusi bersama secara damai.

Menurut Hatta, kisruh ini digerakkan oleh pihak internal. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan dewan etik terhadap beberapa kader, diketahui adanya upaya untuk menggalang dukungan dari para pengurus daerah.

Ia pun menduga, itu tidak dilakukan secara mandiri oleh tokoh tertentu. ”Kalau tidak ada orang besarnya, mungkin mereka tidak berani,” ujarnya.

Di tengah kisruh yang terjadi selama sebulan terakhir, nama sejumlah tokoh mengemuka untuk menggantikan Airlangga.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Diantara mereka beberapa nama diusulkan oleh kubu yang mendukung munaslub, bahkan menyatakan kesiapan memimpin Golkar, yakni Luhut dan Bahlil.

Partai politik adalah pilar demokrasi maka kalau partai sebagai pilar utama tidak kondusif bahkan kisruh menjadi preseden buruk pada demokrasi kita.

Dalam konteks kegaduhan di partai Golkar maka akan merugikan bagi kader dan pembangunan demokrasi di Indonesia.

Golkar adalah partai tua dan berpengalaman, kita berada di titik nadir jika kegaduhan di partai-partai terus diabaikan dan tidak tertangani dengan baik.

Partai Golkar sebagai partai lama dan berpengalaman di akui publik memiliki modal sosial, sekaligus modal politik. Faktanya Sumber Daya Manusia berlimpah di internal partai Golkar bahkan jika dirunut secara gamblang partai baru yang muncul di era Orde Reformasi adalah akarnya adalah warga/kader Golkar.

Oleh karena itu keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Golkar sejatinya mampu dikelola dan dimaksimalkan sehingga menjadi keunggulan kompetitif.

Beragam faktor tentu menjadi penyebab kegaduhan dipartai beringin misalnya faktor leadership, sedangkan dari aspek eksternal tampak pemerintah yang sedang berkuasa semestinya netral, terindikasi sebaliknya dengan mencoba mengganggu/penetrasi baik secara langsung atau tidak langsung.