BP2MI Perkuat Tata Kelola Perlindungan, Benny Rhamdani: Negara Berutang Besar ke PMI

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berkolaborasi dengan sejumlah pihak demi memperkuat tata kelola perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, kolaborasi dan transformasi terus dilakukan karena pihaknya tidak bisa melakukan upaya perlindungan sendiri.

Benny mengaku bersyukur banyak pihak yang semakin peduli dan memiliki empati besar dalam memberikan perlindungan bagi PMI.

Terlebih, saat ini negara disebutnya memiliki utang besar kepada para Pekerja Migran Indonesia karena menjadi penyumbang devisa terbesar kedua, setelah sektor migas.

Jumlah devisa dari Pekerja Migran Indonesia menyentuh angka Rp159,6 triliun per tahun.

"Ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh BP2MI, negara memiliki tanggung jawab penuh. Kami juga menggandeng stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas, kompetensi, memperkuat tata kelola penempatan dan perlindungan, ini harus kerja yang bersifat kolaboratif," kata Benny Rhamdani kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

Lebih lanjut, Benny memastikan, BP2MI terus melakukan terobosan dan inovasi agar para Pekerja Migran Indonesia tidak menjadi objek pemerasan.

"Negara berutang besar pada PMI dan keluarganya. Negara mendapatkan keuntungan sudah pasti, tapi tugas negera memberikan perlindungan, dalam arti hak bekerja yang dijamin konstitusi bisa dilaksanakan," ujarnya.

Saat ini, total seluruh skema penempatan Pekerja Migran Indonesia berjumlah 167 ribu di bulan Agustus 2023.

"Kita pernah ada di situasi kritis pandemi Covid-19 2020 hanya 113 ribu. Tahun 2021 hanya 72 ribu, tahun 2022 trennya naik lagi menjadi 202 ribu. Target di tahun 2023 ini menyentuh angka 250 ribu. Insyallah tercapai karena per hari ini sudah 167 ribu yang berangkat," pungkasnya.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News