Revitalisasi Rusun Marunda Tak Pakai APBD, Pemprov DKI Tunggu Investor

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Retno Sulistyaningrum menyebut, pihaknya masih menunggu investor untuk melakukan revitalisasi rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) Marunda.

Sebab, menurut rencana proses revitalisasi akan dilakukan tanpa menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tahun ini proses mencari anggaran pembangunan. Karena diupayakan dana (revitalisasi) selain APBD,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (8/9/2023).

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini menambahkan, saat ini DPRKP tengah menyusun perencanaan proses revitalisasi.

Meski demikian, ia tak menyebut total anggaran yang dibutuhkan dan kapan proses revitalisasi bakal dilakukan.

“Sekarang sedang proses perencanaannya. Diupayakan secepatnya,” tuturnya.

Disamping tengah menyusun perencanaan revitalisasi, proses relokasi penghuni Rusunawa Marunda juga tengah dilakukan.

Total ada 451 kelapa keluarga (KK) yang akan dipindah ke Rusun Nagrak.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar bahkan sudah mendapatkan unit hunian di Rusun Nagrak.

Beberapa warga pun sudah mulai mengemas barang-barang mereka untuk pindah ke tempat yang lebih layak.

Proses relokasi penghuni Rusunawa Marunda ini pun ditargetkan bisa rampung pada September 2023.

Sebagai informasi tambahan, revitalisasi dilakukan lantaran bangunan Blok C Rusunawa Marunda dianggap tak layak huni lagi.

Hasil inspeksi yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan bahwa struktur bangunan Rusunawa Marunda kondisinya sudah sangat membahayakan penghuninya.

Atap beton yang berada di Blok C5 Rusunawa Marunda pun ambruk pada Rabu (30/8/2023) malam.

Insiden ini pun menyebabkan beberapa unit hunian warga rusak akibat tertimpa atap beton tersebut.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News