Banyak Relawannya Dilarang Naik karena Pakai Kaos Partai, PKS Protes Aturan Transjakarta

Jadi, menurutnya, selagi mereka hanya sekadar mengenakan pakaian parpol, apalagi dalam kategori sopan, tentu tak perlu dilarang.

"Saat ini rakyat sedang banyak kegiatan di luar, sedang kampanye. Dan mereka kan membayar pajak dan pajaknya itu digunakan juga untuk membiayai Transjakarta,"

"Apalagi kan Transjakarta mau mendapatkan penumpang yang banyak," kata Taufik.

Sebagai informasi, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memastikan bakal memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang sengaja memasang stiker atau alat peraga kampanye (APK) di seluruh armada bus dan halte.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yusa bahkan menyebut bakal melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu.

“Bila ditemukan pengguna jasa atau orang yang melakukan penempelan secara diam-diam, maka akan diberikan sanksi dan dilaporkan ke pihak Bawaslu,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/12/2023).

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini juga mengajak seluruh pengguna Transjakarta menjaga dan merawat seluruh armada bus dan fasilitas lainnya milik Transjakarta.

“Para pelanggan juga bisa melapor kepada petugas kami apabila melihat penempelan atau alat peraga kampanye, itu effort yang bisa kami lakukan,” ujarnya.

Welfizon pun menegaskan netralitas Transjakarta dalam menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024 mendatang.

Bahkan, seluruh jajaran direksi hingga operator Transjakarta juga telah menandatangani pakta netralitas Pemilu 2024.

“Kami ini melayani publik, jadi harus dipastikan semua berkontribusi untuk menjaga netralitas di Transjakarta,” tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News.