Pj Gubernur DKI Ramai-Ramai Dikritik DPRD Sampai DPR RI, Nasib Warga hingga Warisan Anies Disoal

Kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kali ini membuat gusar banyak pihak.

|
Tribun Network
Kolase foto Gilbert Simanjuntak (PDIP), Muhammad Taufik Zoelkifli (PKS), Ahmad Sahroni (NasDem) dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kali ini membuat gusar banyak pihak.

Penjabat pilihan Presiden Jokowi itu dikritik anggota DPRD DKI sampai DPR RI karena caranya dalam memberi solusi kepada warga eks Kampung Bayam di Jakarta Utara.

Warga yang tergusur karena pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) itu sudah dibangunkan rusun bernama Kampung Susun Bayam (KSB) pada era Gubernur Anies Baswedan.

KSB diresmikan pada 14 Oktober 2022, tepat dua hari sebelum Anies lengser dan melenggang untuk Pilpres 2024.

Namun anehnya, Heru Budi yang meneruskan Anies justru tidak memberikan kunci kamar-kamar KSB kepada warga eks Kampung Bayam itu.

Dari mulai harga sewa yang tinggi sampai legalitas kepemilikan tanah KSB menjadi persoalan.

Alih-alih menyelesaikan secepatnya persoalan KSB demi warga agar segera bisa dapat tempat tinggal, Heru Budi merencanakan pembangunan rusun baru di Tanjung Priok.

Tapi pembangunan itu baru bisa dilaksanakan pada 2025. Padahal jabatan Heru sebagai pengganti sementara pengisi kekosongan kursi eksekutif DKI hanya sampai 2024.

Disebutkan, rusun tersebut nantinya bakal memiliki 150 sampai 200 hunian yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya, seperti layanan kesehatan dan posyandu, taman bermain anak, hingga sekolah.

Heru Budi juga menyebut bakal menjamin ketersediaan air dan listrik, serta wifi gratis bagi penghuni rusun tersebut.

Meski demikian, rusun baru tersebut menurut rencana baru akan dibangun di awal 2025 mendatang.

Sehingga warga eks Kampung Kampung Bayam kembali ditawarkan pilihan untuk tinggal sementara di Rusun Nagrak atau Rusun Pasar Rumput.

Nasib KSB warisan Anies pun jadi terbengkalai, dan penanggungjawabnya diserahkan begitu saja kepada BUMD, Jakpro.

Rumit Karena Politik

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mempertanyakan urgensi pembangunan rusun baru yang dicanangkan Heru Budi.

Apalagi, rusun baru yang menurut rencana didirikan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara itu baru akan dibangun di tahun 2025 mendatang.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved