Naskah Tebal 75 Halaman Jadi Bukti Wacana Hak Angket Tetap Jalan, Gerindra Gelar Operasi 'Gerilya'

TRIBUNJAKARTA.COM - Meski masih belum diputuskan, tetapi wacana penggunaan hak angket pasti akan digulirkan di DPR. Keseriusan untuk mewujudkannya sudah terlihat. 

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku yakin PDI-P bakal menggulirkan hak angket di parlemen. 

Penggunaan hak angket itu sebagai instrumen untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Mahfud MD sudah melihat sendiri bukti niat untuk mewujudkan wacana hak angket. 

Ia telah membaca rancangan angket setebal 75 halaman yang sudah selesai itu. 

"Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah, ya, yang sudah saya baca itu. Jadi, angket itu jalan," kata Mahfud kepada awak media seusai berolahraga di kawasan Lapangan Banteng, Jumat (8/3/2024) seperti dilansir Kompas.com.

Upaya selanjutnya tinggal mengumpulkan tanda tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai syarat mengajukan hak angket. 

Menurut Mahfud, ada persoalan teknis yang membuat hak angket belum diajukan. 

"Kan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan, itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu," ujarnya.

Mahfud masih enggan membeberkan siapa saja anggota dewan yang akan menjadi inisiator hak angket tersebut.

Gerindra Gerilya

Sementara itu, partai pengusung capres dan cawapres nomor urut 2, Gerindra, menggelar operasi gerilya untuk mencegah wacana itu digulirkan. 

Partai Gerindra telah berkomunikasi dengan para anggota DPR dari Fraksi PDI-P, NasDem, PKB dan PKS. 

Menurut anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, pimpinan Gerindra memiliki hubungan baik dengan pimpinan partai pendukung hak angket. 

"Pak Prabowo dengan PKS itu kan hubungannya baik, begitu juga dengan PDI-P, apalagi dengan PKB," katanya. 

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, juga mengatakan dirinya berupaya berkomunikasi dengan anggota DPR dari fraksi lain yang pro hak angket untuk mengurungkan niatnya. 

Menurutnya, penggunaan hak angket tak diperlukan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. 

"Pemilu perlu kita evaluasi? Harus, caranya seperti apa? Banyak cara lain selain angket," pungkasnya. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News