Transformasi Penegakan Hukum, Revisi UU Polri Harus Dilihat Secara Objektif

TRIBUNJAKARTA.COM - Masyarakat diminta melihat Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dengan objektif. 

Dalam era transformasi, penting bagi masyarakat untuk bersikap objektif dalam menilai setiap perubahan hukum yang terjadi.

Terlebih saat ini kejahatan sudah bersifat global, kejahatan berbasis data dan harus melakukan penegakan hukum sesuai perkembangan teknologi.

Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan menyarankan agar masyarakat untuk bisa melihat nilai-nilai dari perubahan Undang-undang Polri saat ini.

"Sudah tidak lagi bicara tentang reformasi, sudah enggak zaman, sekarang ini adalah era di mana kita transformasi atau bertransformasi," kata Bob Hasan di acara diskusi Publik dan Seminar Nasional Tentang RUU Polri, Sabtu (29/6/2024).

Bob Hasan menekankan di era transformasi ini sudah harus melihat secara objektif perubahan yang terjadi.

Menurutnya, persoalan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsepsi ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional.

"Menjadi catatan penting bahwa kondisi saat ini menunjukkan lemahnya fungsi kewaspadaan nasional," katanya.

Tak bisa dipungkiri, kata Bob, pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan telah menyisakan persoalan krusial, yakni melemahnya fungsi kewaspadaan nasional.

"Kewaspadaan nasional sangat berhubungan dengan kemampuan negara untuk meningkatkan ketahanan nasional," ujarnya.

"Lemahnya fungsi kewaspadaan nasional pasca pemisahan TNI-Polri ditunjukkan dengan adanya perbedaan dalam menilai eskalasi ancaman," sambungnya menyudahi.

lihat foto

Bob Hasan mengajak anggota ARUN dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam menyikapi perubahan undang-undang, serta memahami urgensi dan tujuan dari revisi tersebut dalam konteks hukum dan transformasi negara.

“Jadi marilah kita melihat ini, dimulai oleh Advokasi Rakyat Untuk Nusantara kita melihat mengkritik revisi UU (Polri) ini sesuatu secara objektif, ilmiah, saintifik,” jelasnya.

Seperti diketahui, ada tiga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan UU Polri nomor 2 tahun 2022 yaitu Nomor 60/PUU-XIX/2021, 115/PUUXXI/2023.

Putusan itu untuk memberikan penguatan terhadap tindakan petugas Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan pada diri seseorang yang dicurigai karena ada dugaan melakukan tindak pidana.