Sesalkan Pemecatan Massal Guru Honorer di Jakarta, PKS Minta Disdik DKI Tunda Program Cleansing

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyayangkan pemecatan massal terhadap guru honorer yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta di awal tahun 2024/2025.

Pasalnya, aksi bersih-bersih tersebut dilakukan Disdik DKI Jakarta secara mendadak hanya lewat pesan singkat.

“Jika benar terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap guru honorer, kami sangat menyesalkan hal tersebut,” ucap Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2024).

Atas dasar itu, Abdul Aziz menyebut, DPRD DKI bakal segera memanggil Disdik untuk meminta keterangan terkait kebijakan pembersihan atau cleansing terhadap guru honorer.

Pemanggilan tersebut direncanakan bakal dilakukan pekan depan.

“Kami DPRD DKI akan memanggil Disdik untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan diambilnya langkah tersebut. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadi kontra produktif pada dunia pendidikan di Jakarta,” ujarnya.

Dalam pertemuan nanti, Abdul Aziz juga bakal mendesak Disdik DKI untuk menunda program cleansing yang berujung pemecatan massal terhadap ratusan guru honorer di Jakarta.

“Pertama, kami minta mereka menjelaskan tentang kebijakan tersebut kepada DPRD DKI dan masyarakat. Kedua, menunda kebijakan tersebut sampai terpilih dan dilantik gubernur baru,” tuturnya.

Alasan Disdik DKI Jakarta Pecat Massal Ratusan Guru Honorer

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) buka suara soal pemecatan serentak yang dilakukan terhadap guru honorer di awal tahun ajaran 2024/2025.

Plt Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin berdalih, kebijakan pembersihan (cleansing) dilakukan sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun BPK menemukan peta kebutuhan honorer yang tidak sesuai dengan Permendikbud, serta ketentuan sebagai penerima honor.

“Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini menyebut, penataan pegawai honorer pada satuan pendidikan telah dilakukan sejak 11 Juli 2024.

Penataan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 63 Tahun 2022. 

Dalam regulasi itu dijelaskan bahwa guru honorer harus memenuhi persyaratan, seperti bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

Sesuai dengan Persesjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan juga bahwa persyaratan NUPTK untuk guru honorer ialah oleh kepala dinas.

Namun saat ini dari 4.000 guru honorer yang ada di lingkungan Disdik DKI Jakarta, tak ada satu pun yang diangkat oleh kepala dinas.

“Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Disdik. Mereka dibiayai dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” ujarnya.

“Sehingga NUPTK-nya tidak dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya menjelaskan.

Selama periode 2017 hingga 2022, Disdik DKI Jakarta sejatinya sudah mengeluarkan instruksi dan surat edaran terkait pengangkatan guru honorer yang harus mendapatkan rekomendasi dari Disdik DKI Jakarta.

Namun, sosialisasi tersebut ternyata tak dijalankan dengan baik, sehingga Disdik DKI terpaksa melakukan aksi bersih-bersih guru honorer.

“Mutu serta kompetensi dari tenaga pengajar menjadi prioritas untuk ditata, karena sentuhan serta pola mengajar dari guru maka dapat langsung terlihat prestasi yang dapat diraih oleh peserta didik di sekolah,” tuturnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya