PKS Buka Suara soal Faktor Kekalahan di Pilkada Depok, Masih Mendebat Kejenuhan Warga 20 Tahun

"Dewan Pimpinan PKS Kota Depok sedang melakukan penelitian mendalam terhadap hasil saat ini."

"Dan tentunya akan kita jadikan kajian untuk menentukan langkah-langkah ke depan," paparnya.

Di sisi lain, Ade masih mendebat soal anggapan warga Depok meninggalkan PKS karena jenuh tidak adanya perubahan selama dua dekade.

Menurutnya, bisa saja anggapan itu benar, namun dari hasil survei beberapa hari sebelum pemungutan suara, PKS masih dipercaya.

Seperti diketahui, selama empat periode terakhir, Wali Kota Depok selalu berasal dari PKS.

Nur Mahmudi memimpin Depok selama dua periode 2006-2016, setelahnya dilanjutkan Mohammad Idris 2016-2021.

Pada Pilkada Depok 2024, calon wali kota yang diusung PKS, Imam Budi Hartono, tumbang.

"Bisa jadi ada yang berpendapat seperti itu, walaupun kita yakin juga karena berdasarkan fakta pembangunan, kemudian juga prestasi kinerja pemerintah kota Depok, ini memang patut kita banggakan sebenarnya."

"Bahkan kita juga mengukurnya dengan riset ilmiah. Survei Voxpol itu di 2 sampai 11 November itu yang ingin berkelanjutan gitu ya, narasi berkelanjutan dibanding narasi perumbahan, itu ada masih diangka 68 persen," kata Ade.

Ade juga menyebutkan, hasil survei itu menunjukkan Imam Budi Hartono diinginkan untuk menggantikan Wali Kota Idris oleh ditanya siapa sosok yang diinginkan untuk menggantikan Pak Idris oleh 64 persen warga Depok.

"Jadi makanya memang kita cukup confident," jelasnya.

Hasil Pilkada Depok 2024

Diberitakan sebelumnya, KPU menyatakan Supian-Chandra memenangkan Pilkada Depok 2024 dengan perolehan 451.785 suara (53,24 persen), sedangkan Imam-Ririn mendapat 396.863 (46,76 persen) suara.

Dari total 881.012 pengguna hak pilih, 848.648 dinyatakan suara sah, dan 32.364 suara tidak sah.

“Sudah ditetapkan dan juga sudah kita buatkan surat keputusan,” kata Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, di Kantor KPU Kota Depok, Selasa (3/12/2024).

“Jadi kita menghormati apabila ada pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU, silahkan melakukan upaya hukum,” sambungnya.