Pagar Laut di Tangerang Jadi Bahan Ledekan, Pengamat: Momen Negara Tak Boleh Kalah dari Cukong

Adi membayangkan kementerian-kementerian terlihat gagap bila tidak ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bagaimana negara dalam konteks ini adalah aparatus-aparatus kekuasaan terkait itu sangat kelihatan dalam tanda kutip ya agak sedikit cute untuk menghadapi persoalan pagar laut itu jadi nunggu presiden yang kemudian memerintah," imbuhnya.

Menurut Adi, persoalan pagar laut ini harus tuntas tidak hanya sebatas pembongkaran. Sehingga harus diusut siapa sebenarnya pihak yang melakukan pemagaran.

Harus diusut pula tujuan membangun pagar laut tersebut. "Supaya tidak ada kesimpangsuran supaya tidak ada saling tuduh satu sama yang lainnya," katanya.

Adi menilai instruksi Presiden Prabowo untuk membongkar pagar laut percuma bila oknum yang membangun pagar laut di Kabupaten Tangeran itu tidak bisa ditangkap.

"Minimal kita tahu apa motivasinya. Minimal kita tahu siapa yang sebenarnya membukakan Jalan kepada mereka," imbuhnya.

"Minimal kita tahu bahwa apa yang kemudian membuat mereka itu itu mendapatkan akses kemudahan terkait dengan sertifikat yang ada di laut Kabupaten Tangerang," katanya.

Ia pun meminta pemerintah bergerak mengusut persoalan pagar laut di kawasan lainnya dan tidak menunggu viral terlebih dahulu. Adi mengingatkan kementerian juga mempublikasikan informasi mengenai persoalan pagar laut.

Adi mengungkit para menteri yang ditunjuk sebagai pembantu presiden harus bekerja secara transparan dan akuntabel.

"Menurut saya kenapa menjadi penting bahwa persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang mennjadi momen di mana negara tidak boleh kalah oleh para pebisnis, tidak boleh kalah dengan korporasi dan tidak boleh kalah dengan para cukong," tegasnya.

Permintaan Titiek Soeharto

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menegaskan, sejatinya dalang atau otak dari pembangunan pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di Tangerang, Banten, untuk segera diusut dan diungkap secara transparan.

Pernyataan itu disampaikan Titiek Soeharto usai Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (23/1/2025).

"Kalau mencari tahu siapa di belakang ini? Saya sih mau secepat-cepatnya, tadi saya juga minta secepat-cepatnya," kata Titiek saat ditemui di depan ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hanya saja, Titiek mengaku tugas terhadap pengungkapan itu tidak bisa diselesaikan satu kementerian saja.