Pagar Laut di Tangerang Jadi Bahan Ledekan, Pengamat: Momen Negara Tak Boleh Kalah dari Cukong

Karenanya, dia menilai wajar jika memang perlu diberikan tenggat waktu yang cukup agar pemerintah bisa mengungkap secara detail siapa sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut.

"Tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain jadi kita beri waktu lah pak Menteri mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa terungkap siapa yang ada di balik semua ini," ujar dia.

Titiek menegaskan sejatinya tidak ada yang perlu ditakuti pemerintah termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menangani perkara ini.

Termasuk terhadap ancaman dari Oligarki atau pemilik modal.

"Semua kementerian tidak perlu takut melawan Oligarki, karena kita DPR sebagai wakil rakyat kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga, jadi saya rasa tak perlu," kata dia.

Dirinya memastikan kalau DPR RI sebagai mitra kerja dari pemerintah dan juga lembaga, akan melakukan tugas dan fungsinya sebagai pihak yang membackup kerja dari kementerian dan lembaga.

"Tanpa harus dikasih tahu kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan Oligarki karena kami dari DPR ada di belakang kementerian," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, sejatinya saat ini pihaknya kerap mendapatkan pertanyaan soal siapa sosok pemilik dari pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan laut Tangerang, Banten.

Kata Trenggono, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagi stakeholder atau pihak terkait untuk mengungkap hal tersebut.

"Pertanyaan tadi hampir sama, soal bagaimana dengan siapa sebetulnya yang memasang? Jadi, sampai hari ini masih dalam proses penyidikan," kata Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI,di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Meski begitu kata dia, bukan tidak mungkin kalau pihaknya sudah memiliki petunjuk terhadap sosok di balik munculnya pagar bambu itu.

Hanya saja, Trenggono menyatakan, dalam mengungkap sosok tersebut perlu adanya pemanggilan untuk dapat memastikan keterangan.

"Ya, memang tuntutan dari masyarakat pengennya hari ini diusut, disegel, besok juga langsung ketahuan, tapi tidak mudah juga, karena kami mendapat beberapa petunjuk, tentu," kata dia.

"Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya," sambung Trenggono.

Trenggono menyatakan, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting kata dia, mengingat KKP memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut.