Rocky Gerung Anggap Bahlil Tak Becus Perkara Aturan Baru Gas 3 Kg, Bandingkan dengan Zaman Soeharto

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung mengomentari kinerja Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Diketahui, pada 1 Februari 2025, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. 

Pemerintah melarang pengecer "gas melon" untuk menjual elpiji kepada masyarakat.

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan.

Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.

Di Pamulang, bahkan ada warga yang meninggal karena lelah mengantre.  

Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025)

Rocky Gerung menilai kebijakan Bahlil tidak mencerminkan sikap Pancasilais.

"Keluarga miskin itu seharusnya diberikan kesempatan pertama, akhirnya kita lihat mereka antre ratusan meter, itu kan bukan peradaban yang Pancasilais," ucap Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Rocky Gerung Official.

Rocky Gerung menganggap dalam membuat kebijakan, Bahlil tidak mempersiapkan solusi ketika timbul permasalahan di masyarakat akibat aturan yang baru diterapkan.

"Bahlil mengucapkan bersabar nanti akan diatur tidak ada kelangkaan, ya faktanya ada antrean," kata Rocky Gerung.

"Ya jadi mitigasinya tidak dipikirkan kalau ada perubahan kebijakan seharusnya ada modeling untuk melihat, pemerintah ini sering kali tanpa modeling. Ide-ide besar itu harus diturukan dengan teknikalitas, pemerintah harusnya menghitung konsekuensi dari kebijakannya," imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Rocky Gerung menilai tak cuma Bahlil, beberapa Menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tidak becus.

"Menteri Prabowo itu tidak becus, tidak punya kapasitas, tidak punya strategi mitigasi. Perubahan kebijakan itu seharusnya disiapkan juga dengan strategi mitigasi," ujar Rocky Gerun.

Ia lalu membandingkan Menteri di Kabinet Merah Putih dengan zaman Presiden SBY dan Soeharto.

"Beberapa menteri itu kurang, jika kita bandingkan dengan menteri zaman Pak SBY, saat itu ada krisis dengan mudah diatasi," ucap Rocky Gerung.

"Apalagi di zaman Pak Harto enggak ada anrean beginia, di zaman orde baru yang dipentingkan adlaah kebutuhan dasarf,"

"Energi itu harus tersedia 24 jam," imbuhnya.

Bahlil Minta Maaf

Bahlil Lahadalia meminta maaf atas meninggalnya seorang warga akibat mengantre membeli elpiji 3 kilogram. 

Bahlil mengatakan, antrean itu terjadi karena pemerintah melakukan penataan regulasi. 

“Ya, kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan,” ujar Bahlil di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025) pagi. 

Bahlil mengatakan, perbaikan aturan dilakukan agar rakyat mendapat elpiji dengan baik dan gampang. 

“Apa yang kita lakukan pagi ini dan malam ini sebagai respons, untuk kami ingin rakyat kita mendapat elpiji dengan baik dan gampang,” kata Bahlil. 

Adapun per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. 

Hal itu dijalankan setelah mendapat instruksi Prabowo Subianto. 

“Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil. 

Bahlil mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan. 

Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen. 

“Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil. 

Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis. Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

“Nanti Pertamina dengan (Kementerian) ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya