Ungkit Tugas, Reaksi Doel dan Pram Soal Megawati Perintahkan Kader PDIP Ikuti Retret Kepala Daerah 

Diketahui, Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Akmil Magelang.

Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Dalam instruksinya itu, Megawati menyampaikan dua poin penting, yakni; pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati.

Tanggapan Wamendagri

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda ikut dalam kegiatan retreat  atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto angkat bicara soal instruksi dari Megawati itu.

Bima Arya menjelaskan, ia akan menunggu perkembangan kedatangan para kepala daerah terlebih dahulu.

"Kita tunggu perkembangan teman-teman sekalian sampai nanti pukul 15.00 WIB," kata Bima Arya saat konferensi pers di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

"Maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir. Berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja," ujar Bima Arya.

Bima Arya menerangkan bahwa setelah mengetahui para kepala daerah yang hadir, ia akan menentukan sikap terhadap para kepala daerah yang tak hadir.

"Kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu," terang Bima Arya.

20 Kepala Daerah PDIP Tunda Perjalanan Retreat